AyoBacaNews.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menginginkan aplikasi Sirekap milik KPU RI diaudit.
Mengenai hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meyakini, kalau KPU tidak akan keberatan jika Sirekap itu diaudit.
"Silakan saja di audit, itu kan KPU terbuka. Saya yakin Mas Hasyim (Ketua KPU RI), dan kawan-kawan terbuka untuk diaudit," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja dalam keterangan pers, Senin 19 Februari 2024.
Baca Juga: Bagi-bagi Promo Kursi gratisan dari AirAsia, Cek Caranya Sangat Mudah
Di samping itu, Rahmat Bagja juga meminta agar KPU lebih fokus dan serius melakukan antisipasi kendala teknis pada Sirekap.
Dikatakan Rahmat Bagja, Bawaslu juga akan pelototi aplikasi Sirekap milik KPU RI tersebut.
"Bagi kami, masyarakat boleh dan itu merupakan partisipasi masyarakat juga kepada teman-teman KPU dan juga Bawaslu. Kami akan menempatkan tim untuk melakukan pengawasan Sirekap di tingkat nasional," kata Bagja.
Lebih lanjut, Bagja menegaskan, Bawaslu sedang menggodok cara untuk memberikan solusi kepada KPU terkait persoalan Sirekap.
"Cara rekapitulasinya itu alat bantu juga untuk mengkritisi KPU, kami lagi menggodok ini, saran perbaikan untuk KPU," katanya.
Sementara itu, KPU mengaku mengantisipasi penginputan C1 dengan cara cek one by one, untuk memastikan agar masyarakat dapat melihat image C1 secara transparan di aplikasi Sirekap.
"Ada angka numeriknya yang kemudian menjadi angka rekapitulasi, dari penghitungan TPS pada setiap dapil. Ini harus terus-menerus cek one by one kira-kira mana yang terdapat ketidaksesuaian setelah diinput petugas di tingkat TPS," kata Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos.
Betty mengaku, KPU masih memiliki PR (pekerjaan rumah), ketidaksesuaian 0,32 persen suara Pilpres 2024, dan secepatnya KPU akan memperbaiki kesalahan teknis tersebut.
Kemudian, Betty juga mengatakan, soal proses pemungutan suara ulang/susulan (PSU) di beberapa TPS di Indonesia.
Menurutnya hal teknis tersebut dilakukan oleh KPU di kabupaten/kota setempat yang melakukan PSU.
"Jadi, ada pemungutan suara susulan atau lanjutan, dan PSU nanti akan direkap. Lalu diumumkan oleh KPU daerah mana saja," kata Betty. (*)
Baca Juga
Presiden Jokowi Ungkap Faktor Penyebab Harga Beras Mahal
Jawab soal Isi Pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi: Nanti Kalau Sudah Final Kami Sampaikan
