AyoBacaNews.com - Calon Presiden nomo 2, Prabowo Subianto mengeluhkan tentang biasa demokrasi saat ini mahal dan melelahkan. Prabowo yang "sejengkal" lagi jadi presiden ini kemudian mengusulkan agar sistem pemilu kembali pada pemilu terdahulu.
Dikutip dari laman dpd.go.id, Prabowo menyampaikan keluh kesahnya saat menjadi pembicara utama dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 yang mengangkat tema “Thriving through Transition” di Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024.
Bahkan Prabowo siap menjadi saksi jika pemilu dan sistem demokrasi saat ini mahal dan sangat melelahkan.
“Saya pikir saya berpartisipasi dalam cukup banyak Pemilu. Dan izinkan saya bersaksi, bahwa demokrasi memang mahal dan sangat melelahkan serta masih banyak yang harus diperbaiki,” ucap Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini lantas diamini Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan B Najamudin. Sultan merespon positif apa yang diungkapkan Prabowo Subianto.
Capres 02 yang mengeluhkan proses di demokrasi Indonesia yang mahal dan melelahkan, disebutnya benar adanya.
Keluhan Prabowo dikatakan Sultan adalah sebagai isyarat penting bagi bangsa Indonesia untuk tidak perlu ragu apalagi malu untuk kembali ke sistem pemilu terdahulu.
Seperti diketahui, sistem pemilu terdahulu pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Sebagai bangsa, Indonesia harus percaya diri dan mempertahankan nilai-nilai dalam praktek kenegaraan yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945. Harus kita akui bahwa Proses demokrasi yang liberal seperti sekarang ini sangat jauh dari karakter demokrasi Pancasila", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu, 6 Maret 2024.
Sultan menilai jika pemilu saat ini lebih besar mudharatnya daripada manfaat daulat rakyat yang ingin dicapai.
Dia kemudian menilai jika pemilu seperti saat ini terus dilakukan maka praktek politik yang high cost dan menghalalkan segala cara akan selalu mewarnai proses pemilu langsung.
"Akibatnya akan selalu ada dugaan kecurangan dan potensi konflik horizontal di setiap pemilu. Padahal pemilu hanyalah alat atau mekanisme demokrasi yang tidak lebih penting daripada kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Kualitas pemimpin dan kepemimpinan nasional, sambungnya, tidak bisa hadir dengan proses demokrasi dan sistem pemilu yang debatable dan memungkinkan penggunaan Money politic dalam jumlah besar.
"Sehingga Kami menyambut baik sikap dan pengakuan politik Pak Prabowo terkait hal ini. Jangan kita membiarkan bangsa terjebak dalam lingkaran setan pemilu yang selalu memicu konflik politik oleh para pemilik modal", sambungnya.
Pemilu tak langsung, sambungnya, tidak terkait dengan gaya kepemimpinan seorang presiden yang dipilih oleh lembaga perwakilan atau parlemen. Maka tidak relevan mengaitkan sistem pemilu tidak langsung dengan kepemimpinan Orde Baru yang cenderung otoriter.
Sultan mengharapkan agar presiden terpilih nanti memiliki political Will untuk memperbaharui sistem politik di Indonesia. Sehingga demokrasi Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan semangat kebangsaan dan budaya yang luhur berdasarkan Pancasila.
"Dan pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin nasional yang dibutuhkan bangsa ini dalam membangun negara. Pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia", tutupnya.(*)
