AyoBacaNews.com - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Selasa 2 Maret 2024. Setelah serangkaian pemeriksaan kemarin terhadap saksi dan ahli dari Tim Advokasi Majelis Independen (AMIN), kini giliran pihak dari Kubu Ganjar-Mahfud yang mempresentasikan saksi dan ahli mereka.
Salah satu ahli yang dihadirkan adalah Romo Franz Magnis Suseno, yang memberikan keterangan yang menyoroti potensi pelanggaran etika dalam proses pemilihan umum. Dalam kesaksiannya, Romo Magnis menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur yang jika terjadi dapat dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius.
"Berikut ini saya mau memaparkan bahwa berkaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang disingkat pemilu. Ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi merupakan pelanggaran-pelanggaran etika yang serius," ungkap Romo Magnis dalam kesaksiannya.
Lebih lanjut, Romo Magnis juga menyinggung tentang perilaku yang memalukan jika seorang Presiden menggunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada keluarganya sendiri.
"Kalau seorang Presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri itu amat memalukan," ujarnya dalam sidang MK pada 24 Maret 2024.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya integritas dan etika dalam proses politik dan pemerintahan, serta menekankan perlunya menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Sidang PHPU Pilpres 2024 terus berlanjut dengan pemeriksaan berbagai saksi dan ahli dari berbagai pihak, dalam upaya mencari kejelasan terkait hasil pemilihan umum yang menjadi sorotan publik.
Lebih lanjut, Romo Magnis juga menyinggung tentang perilaku yang memalukan jika seorang Presiden menggunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada keluarganya sendiri.
"Kalau seorang Presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri itu amat memalukan," ujarnya dalam sidang MK pada 24 Maret 2024.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya integritas dan etika dalam proses politik dan pemerintahan, serta menekankan perlunya menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.(*)
