AyoBacaNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah bertemu dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Rabu 14/2 malam.
Sejumlah awak media pun terlihat memastikan pernyataan Jokowi tersebut, apakah pertemuan itu dilakukan dengan Prabowo-Gibran atau hanya satu di antara saja.
Rupanya, Jokowi telah menemui Prabowo dan Gibran usai pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) Pemilu 2024.
"Ketemu, ketemu langsung sudah. Semalam," kata Jokowi usai membuka acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis 15/2, seperti dilihat dari kanal YouTube MetroTV.
Jokowi yang tampak didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Mendang Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Bahlil Lahadalia menyebutkan, bahwa pertemuan tersebut dilakukan berempat.
Namun, saat ditanyakan kembali siapa saja tokoh yang turut hadir dalam pertemuan itu, Jokowi enggan memberitahu.
"Ya, nggak perlu saya sebut," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sempat menjawab pertanyaan wartawan soal memberikan ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran yang unggul atas perolehan suara secara quick count.
"Sudah (beri selamat). Selamat, selamat gitu," kata Jokowi.
Di samping itu, Jokowi mengatakan, bila ada temuan bukti kecurangan dalam proses pemungutan suara Pemilu 2024, masyarakat harus segera melapor, dan membawa bukti ke Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ada bukti, bawa langsung ke Bawaslu, ada bukti bawa langsung ke MK," kata Jokowi.
Kemudian, Jokowi mengatakan, kalau mitigasi kecurangan selama proses pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu 14/2 di Indonesia telah diterapkan melalui penempatan saksi dari berbagai pihak.
"Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada, di sana terbuka diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," katanya.
"Sudah diatur semua. Jadi, janganlah teriak-terika curang, laporkan," tambah Jokowi.
Tapi, kata Jokowi, kalau memang betul adanya terjadi kecurangan, ada mekanisme yang telah diatur melalui konstitusi, yakni melalui Bawaslu maupun mekanisme persidangan di MK.
