Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengangkat Joko Widodo sebagai finalis tokoh korup. Ketua KPK dan Arief Poyuono angkat bicara. OCCRP membangkitkan kontroversi publik. Simak bagaimana Jokowi merespons dan seruan #SaveJokowi untuk melindungi keluarga presiden ke-7 RI ini.
AyoBacaNews.com, JAKARTA – Laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencalonkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai finalis tokoh korup memicu perhatian publik.
Media internasional hingga CNA ikut menyoroti laporan ini. Di Indonesia, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, menyampaikan dukungan kepada Jokowi melalui media sosialnya.
Ia mengajak rakyat Indonesia bersatu menyelamatkan Jokowi beserta keluarganya dari tuduhan tersebut. Ketua KPK Setyo Budianto pun turut memberikan tanggapan, menegaskan bahwa segala tuduhan harus disertai alat bukti yang jelas. Lantas, bagaimana Jokowi merespons kabar ini?
Dikutip AyoBacaNews.com, laporan OCCRP telah menghentikan pengumpulan nominasi melalui Google Form sejak 31 Desember 2024.
Laporan OCCRP yang mencantumkan Jokowi sebagai finalis tokoh korup memicu kontroversi di dalam dan luar negeri. Media CNA turut mengulas laporan tersebut.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, merasa prihatin atas tuduhan tersebut. Ia menyebut framing itu sebagai fitnah.
“Waduh@jokowi kasian amat ya.. Skrg didunia terkenal sebagai tokoh terkorup di dunia,” ujar Arief dikutip AyoBacaNews.com pada Minggu, 5 Januari 2024.
Melalui akun media sosialnya, Arief mengajak masyarakat bersatu menyelamatkan Jokowi dan keluarganya. Seruan ini diikuti tagar populer seperti #SaveJokowi.
Arief menyoroti bahwa tudingan ini melibatkan Gibran, Kaesang, dan Bobby, keluarga terdekat Jokowi.
“Kok tega teganya sampai memframing dgn fitnah yang jahat sekali Ayo kita rakyat Indonesia bersatu utk #savejokowi #savekaesang #savegibarn #savebobby,” tandasnya.
Ketua KPK Setyo Budianto turut merespons laporan tersebut. Ia menyebut mekanisme hukum akan ditempuh jika ada laporan resmi.
Namun, ia menegaskan tuduhan semacam ini memerlukan alat bukti kuat untuk ditindaklanjuti.
“Ya, pastinya segala sesuatu kalau nanti memang ada laporan, ada pengaduan, kami akan melalui mekanisme yang ada,” ucapnya, Jumat (3/1/2025).
“Tapi kalau memang itu hanya sementara, adanya melalui media apa segala macam, ya kami tunggulah. Mungkin ada nanti pihak-pihak tertentu yang mau melaporkan tentang hal itu.”
“Prinsipnya, kalau kami kan segala sesuatunya harus ada bukti dong, ada dokumen pendukung, ada alat bukti, ada sesuatu yang bisa ditunjukkan, menguatkan bahwa telah diduga, patut terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
“Selama hanya mungkin lisan, hanya mungkin sifatnya narasi saja, tentu kami tidak akan melakukan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengatakan pihaknya menunggu jika ada pihak yang akan memberikan informasi secara detail.
“Kami tunggu saja mungkin ada pihak-pihak yang mau memberikan secara detail informasi, data, dokumen dan lain-lain,” tuturnya.
Jokowi: Buktikan Saja!
Jokowi telah merespons tuduhan ini dengan santai. Dalam pernyataannya, ia meminta agar tudingan ini dibuktikan secara konkret.
Ia juga mempertanyakan dasar tuduhan yang diajukan dalam laporan OCCRP tersebut.
“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?" kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).
Banyak warganet menunjukkan dukungan kepada Jokowi melalui tagar-tagar populer di media sosial.
Seruan ini menjadi viral dan menjadi simbol solidaritas rakyat terhadap pemimpin Indonesia.
OCCRP meminta nominasi melalui Google Form dan mengumpulkan data hingga akhir 2024. Nama-nama lain dalam daftar termasuk William Ruto dan Bola Tinubu.
Proses pengumpulan nominasi kini telah dihentikan, dan hasil final akan diumumkan oleh OCCRP.
Media asing seperti CNA mengangkat laporan ini dengan sudut pandang kritis terhadap Indonesia. Hal ini memengaruhi citra negara.
Pemerintah menyebut laporan ini sebagai bagian dari tantangan global yang memerlukan klarifikasi.
KPK menunggu adanya laporan resmi atau dokumen pendukung untuk menindaklanjuti tuduhan tersebut. Hingga kini, belum ada bukti konkret.
Ketua KPK menegaskan pentingnya transparansi dan fakta dalam mengusut dugaan kasus besar seperti ini.
Sebelumnya OCCRP merilis daftar tokoh terkorup di dunia. Dalam daftar tersebut ada nama Jokowi, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka melalui Google Form sejak Jumat (22/112024).
Kemudian, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi pada Selasa (31/12/2024). Link Google Form untuk nominasi sudah tidak bisa diakses.
"Who is the Most Corrupt Person of 2024? Formulir sudah tidak menerima jawaban lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru,” tertulis dalam keterangan pada Google Form. (*)
