Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatra.
Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto dan berlangsung secara hybrid dari Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa 9 Juli 2024.
Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk turut berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Data tersebut mencakup jumlah masyarakat yang akan berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.
"Data ini akan berbeda dengan Pemilu 14 Februari, karena antara 14 Februari sampai 27 November ada yang berusia 17 tahun, punya hak pilih, serta mereka yang bukan anggota TNI/Polri," jelas Tito.
Tito mengatakan bahwa data tersebut akan divalidasi oleh KPU dan jajarannya. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah DP4 di wilayah Sumatra mencapai sekitar 43 juta pemilih yang tersebar di sejumlah provinsi.
"Itulah data pemilih potensial yang sudah kami serahkan, dan ini akan divalidasi oleh jajaran KPU. Mereka akan memeriksa apakah orangnya ada atau tidak, apakah sudah pindah, atau sudah wafat, dan seterusnya," tambahnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Dukcapil juga terus bergerak untuk merekonsiliasi data DP4. "Sehingga pada saat 27 November kita harapkan yang memiliki hak pilih tidak kehilangan hak pilih," ujarnya.
Selain meningkatkan partisipasi pemilih, Pemda juga diminta untuk membantu para penyelenggara dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana, termasuk kebutuhan gudang dan gedung.
Pemda dapat membantu penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu di daerah dengan meminjamkan aset bangunan yang bisa dimanfaatkan.
"Koordinasi KPU, Bawaslu daerah yang belum punya tempat kantor atau gudang, koordinasi dengan kepala daerah, dan kepala daerah tolong dibantu," jelas Tito.
Mendagri juga mendorong Pemda untuk membantu distribusi logistik Pilkada Serentak 2024, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses sulit, seperti daerah terpencil.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menambahkan bahwa Rakor tersebut merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis para pemangku kepentingan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Sumatra.
"Agar penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa berjalan aman, lancar, jujur, dan adil," tandas Hadi.(*)
