Hal ini disampaikan Rieke saat mengunjungi pertambangan timah ilegal di Bangka, Bangka Belitung, Rabu, 26 Juni 2024.
Dia menyatakan pentingnya penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan mendesak percepatan penerbitan Perpres Simbara (Sistem Informasi Tambang dan Batubara).
"Penelusuran langsung tanpa pandang bulu sangat penting. Kami juga terus mendesak penerbitan Perpres Simbara," ujar Rieke
Rieke juga menyoroti pertanyaan mengenai siapa yang menjadi backing operasi ilegal tersebut.
"Jika pertambangan ilegal ini masih bisa beroperasi, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mendukung mereka. Itu yang harus ditelusuri oleh kejaksaan," ujarnya.
Rieke, saat melihat kondisi para pekerja di pertambangan ilegal di Kampung Reklamasi Air Jangkang, Bangka, mengungkapkan bahwa mereka bekerja tanpa prosedur keselamatan dengan cara yang sangat manual hanya untuk bertahan hidup.
"Saya yakin mereka bukan yang menikmati hasil korupsi yang mencapai Rp300 triliun lebih," katanya.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mempertanyakan siapa saja pihak yang terlibat dalam pertambangan ilegal tersebut, mulai dari pengepul hingga pihak yang memberikan dukungan kuat.
"Siapa pengepulnya? Ini penting. Mereka beroperasi tanpa IUP atau izin, tapi masih bisa beroperasi. Jika masih bisa beroperasi, pertanyaan berikutnya siapa yang mendukung mereka. Ini yang harus ditelusuri oleh kejaksaan. Jangan hanya menangkap artis yang terlibat di permukaan," tutup Rieke.(*)
