AyoBacaNews.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham mengingatkan, tentang pentingnya penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) menjadi prioritas nasional.
Mengingat kasus DBD di Indonesia kembali meningkat pada awal tahun 2024. Aliyah pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk terus masif mensosialisasikan pencegahan.
Dalam kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), Kemenkes diminta untuk berkoordinasi aktif dengan kementerian/lembaga lainnya agar edukasi dapat berjalan lebih masif.
"Kemenkes harus juga melakukan perluasan kerja sama untuk melakukan KEI penyakit DBD dengan kementerian/lembaga non-kesehatan, misalnya dengan Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Aliyah dalam Rapat Kerja dengan Kemenkes, seperti dikutip dari laman dpr.go.id.
Di samping itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menyampaikan strategi nasional penanggulangan dengue 2021-2025, yang dimiliki pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus.
Namun, kata dia, strategi tersebut perlu ditingkatkan menjadi produk hukum agar dapat menjadi acuan yang konkret.
"Kami juga ikut mendorong Kemenkes segera menjadikan strategi nasional ini menjadi regulasi setingkat Kemenkes, sehingga lebih kuat," katanya.
Merebaknya kasus DBD di Indonesia per Minggu ke-18 tahun 2024 mencapai 91.269 kasus dengan di antaranya 641 orang meninggal, sebagaimana dilaporkan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Bila dibandingkan dengan periode Minggu yang sama di tahun 2023 lalu, di mana terjadi 29.822 kasus dengan 227 orang meninggal, itu artinya ada kenaikan tren kasus tersebut.
Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes untuk memprioritaskan dan secara serius melakukan langkah strategis untuk penanganan kasus BDB ini.
Satu di antaranya dengan payung hukum strategi nasional penanggulangan dengue, sehingga ada langkah yang komprehensif dalam penanganan DBD di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengatakan, penanganan, pencegahan dan pengendalian dengue satu di antaranya dengan mengintensifkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
"Termasuk Kemendagri, dan pemerintah daerah (Pemda) untuk keberhasilan program nasional gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), serta Gerakan 3M Plus (menguras, mengubur dan mendaur-ulang," kata Charles.
Bukan itu saja, kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, Komisi IX DPR juga mengingatkan Kemenkes untuk bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk mengintensifkan sosialisasi, serta pemahaman kepada masyarakat atas program penanggulangan dengue dengan metode nyamuk ber-Wolbachia.(*)
