AyoBacaNews.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Muslim, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bidang farmasi yang mengalami sejumlah masalah serius.
Baru-baru ini, BUMN farmasi Indofarma tersandung kasus fraud yang mengakibatkan kerugian signifikan pada tahun 2023. Insiden ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi total di sektor farmasi sangat mendesak.
Dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin 02 September 2024, Muslim menegaskan pentingnya perombakan menyeluruh di tubuh BUMN farmasi.
"Ini menjadi warning khususnya di dunia farmasi. Kita lihat hampir di sebagian besar, saya nggak tau problemnya dimana ini, apakah Kimia Farma dan lain-lain saya nggak tau apakah sudah terlalu lama seperti ini. Memang harus ada reformasi total khususnya di dunia farmasi," kata Muslim.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menyoroti bagaimana BUMN farmasi kerap tertinggal dibandingkan perusahaan swasta, padahal BUMN memiliki kewenangan yang lebih besar. Menurutnya, jika potensi dan kewenangan ini dikelola dengan baik, BUMN farmasi seharusnya bisa unggul dan lebih kompetitif.
"Kita kalah terus dengan swasta. Padahal kita punya kewenangan lebih. Biarpun Pak Menteri telah banyak melakukan, termasuk mengamputasi beberapa BUMN yang kita anggap tidak produktif," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari serikat pekerja PT Indofarma pada Rabu 28 Agustus 2024. Serikat pekerja menyampaikan berbagai keluhan terkait hak-hak ketenagakerjaan yang belum dipenuhi. Menyikapi hal tersebut, Komisi VI menegaskan perlunya penyelesaian segera terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh PT Indofarma.
Reformasi total yang didorong oleh Muslim bukan hanya penting untuk menyelamatkan BUMN farmasi dari keterpurukan finansial, tetapi juga krusial untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tidak terganggu.(*)
