AyoBacaNews.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyerukan pemerintah untuk segera mengatasi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.
Netty menekankan perlunya langkah cepat dan strategis untuk meredam dampak buruk PHK yang telah melanda sektor industri, khususnya tekstil, garmen, dan alas kaki.
"Pemerintah jangan berdiam diri seolah-olah tidak ada masalah. Industri tekstil dan garmen dalam negeri jatuh karena tidak mampu bersaing dengan produk impor China yang membanjiri pasar kita. Impor ini perlu diawasi dan diperketat," ujar Netty dalam keterangan resminya, Kamis 05 September 2024.
Netty menyoroti tingginya angka PHK yang sebagian besar dipicu oleh rendahnya daya saing industri lokal terhadap barang impor dari China.
Lebih lanjut Netty mengungkapkan, harga murah produk China di pasar Indonesia disebabkan oleh subsidi besar-besaran dari pemerintah China serta kemudahan aturan yang mereka terapkan. Sementara itu, industri dalam negeri terhimpit oleh regulasi yang kurang berpihak.
Persaingan Tidak Seimbang dengan China, Industri Lokal Terguncang
Sektor tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi yang paling terdampak oleh badai PHK ini. Selain karena produk impor, penurunan permintaan juga turut memperburuk kondisi industri dalam tiga tahun terakhir. "Jika kita tidak memperketat aturan impor, termasuk menindak praktik jual beli ilegal, maka lebih banyak perusahaan lokal yang akan gulung tikar," tegas Netty.
Netty mengingatkan bahwa dampak dari badai PHK ini tidak hanya menghantam dunia usaha, tetapi juga perekonomian masyarakat secara luas. "Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, bukan generasi emas," ucapnya prihatin.
PHK Membayangi Masa Depan Ekonomi
Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, fenomena PHK mulai melonjak pada tahun 2023. Tercatat hingga November 2023, sebanyak 57.923 pekerja kehilangan pekerjaan mereka, dengan Jawa Tengah menjadi daerah yang paling terdampak, diikuti oleh DKI Jakarta dan Banten. Di Jakarta, PHK terutama terjadi di sektor jasa, sementara di Jawa Tengah, industri manufaktur, tekstil, dan garmen adalah sektor yang paling terhantam.
Menanggapi hal ini, Netty mendesak pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan program job fair sebagai solusi. "Job fair menarik antusiasme masyarakat, tapi tidak menyelesaikan masalah akar penyebab industri yang jatuh. Pemerintah harus fokus memperbaiki kondisi perusahaan agar tetap bertahan dan sehat," tambahnya.
Regulasi yang Adil untuk Menyelamatkan Industri
Menurut Netty, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan yang lebih mendukung industri lokal agar mampu bersaing dengan produk impor. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap masuknya produk-produk impor ilegal yang semakin memperburuk situasi.
"Regulasi kita harus diperiksa ulang, pastikan tidak ada celah yang merugikan industri lokal. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan semakin luas dan PHK besar-besaran akan menjadi ancaman nyata bagi perekonomian bangsa," tutup legislator dari Dapil Jawa Barat VIII ini.
Dengan krisis PHK yang terus meningkat, tekanan kepada pemerintah untuk bertindak tegas pun semakin besar. Tanpa tindakan cepat, risiko bertambahnya pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi menjadi semakin nyata.(*)
