AyoBacaNews.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Barat, Adiyana Slamet mengatakan, bahwa lembaga penyiaran memiliki tugas penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Dengan begitu, Adiyana mendorong agar lembaga penyiaran untuk memberikan informasi yang baik, berimbang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang sekarang ini mulai berjalan.
Akan tetapi, ada aturan main yang harus senantiasa dijalankan dalam memberikan edukasi tersebut. Menurut Adiyana, terkhusus dalam situasi politik yang akan memanas nanti.
Adiyana melanjutkan, paling tidak di Pasal 71 SPS, TV dan Radio harus bersikap adil pada peserta Pemilukada, proporsional, seimbang, dan tidak memihak.
"Edukasi ini menjadi satu di antara tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh lembaga penyiaran, terlebih dalam tahun politik. Tapi perlu diingat ada aturan yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat ketika tahun politik seperti sekarang ini," kata Adiyana dalam Talkshow Literasi Media bertajuk 'Siaran Pilkada Damai di Lembaga Penyiaran', pada Kamis, 4 Juli 2024.
Agar hal publik terpenuhi untuk mendapat informasi politik yang sehat, menurut Adiyana, karena frekuensi milik publik.
Sehingga, tidak boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok, golongan tertentu. Adiyana lalu menekankan, bahwa di tengah era disrupsi informasi, lembaga penyiaran sebagai pilar institusi media, yang dipercaya dalam menyuguhkan informasi.
"Mulai dari (penyiaran) berimbang atau memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh calon, memberikan waktu yang sama, bukan justru memberikan ruang kepada satu calon tertentu, karena hal ini tentu tidak berimbang," kata Adiyana.
Kepatuhan ini perlu terus ditingkatkan oleh lembaga penyiaran, menurut Adiyana, pasca pemilu kemarin, KPID masih menemukan adanya indikasi pelanggaran.
"Berkaca dari pemilu kemarin, kami menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran sebanyak 150 kasus. Sedangkan, kasus yang kami teruskan dalam bentuk rekomendasi sebanyak 50 kasus. Ini perlu menjadi perhatian bersama," kata Adiyana.
Pentingnya siaran damai dalam Pilkada di lembaga penyiaran ini, kata Adiyana, akan menentukan referensi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.
"Lembaga penyiaran bisa memberikan informasi yang baik, sehingga masyarakat memiliki referensi yang baik dalam menentukan hak pilihnya nanti," katanya.
Literasi Media Perlu Ditingkatkan
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Sabil Akbar mengatakan hal senada, bahwa edukasi yang dilakukan KPID Jabar kepada masyarakat melalui literasi media menjadi langkah yang tepat dan perlu ditingkatkan.
Sebab sampai sekarang ini, kata Sabil, tidak lebih dari 50 persen masyarakat yang memahami akan pentingnya pemahaman akan media.
"Kiranya tidak lebih dari 50 persen, bahkan mungkin hanya 50 persen saja yang memahami pentingnya bijak dalam bermedia," kata Sabil.
"Dan langkah yang dilakukan oleh KPID ini untuk terjun langsung ke desa-desa, bertemu masyarakat untuk melakukan edukasi langsung menjadi hal yang harus ditingkatkan, karena efeknya akan berbeda jika edukasi dilakukan secara daring (online) atau melalui perantara media apapun, dengan bertemu langsung (seperti ini)," sambungnya.
Begitu pentingnya literasi media ini bagi masyarakat, Sabil mengaku, akan mendorong program literasi media di KPID ini menjadi program unggulan, dan andalan yang perlu terus dilakukan.
"Saya akan mendorong pemerintah, supaya memfokuskan kepada KPID agar program literasi media ini menjadi program unggulan, karena edukasi langsung ke lapangan menjadi hal yang harus, dan terus dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat," katanya.(*)
