AyoBacaNews.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha, menyoroti keputusan pailit yang dihadapi PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah raksasa industri tekstil Indonesia yang kini menghadapi masa-masa sulit.
Dalam keterangannya, Adinugraha menekankan bahwa fokus utama pemerintah dan pihak terkait adalah melakukan langkah penyelamatan yang memprioritaskan kesejahteraan ribuan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan akibat keputusan tersebut.
“DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex. Yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat,” Ujar Iman.
Sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, Sritex mempekerjakan lebih dari 50.000 karyawan, terutama di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
Dengan krisis yang dihadapi Sritex, dampaknya bukan hanya pada kinerja perusahaan itu sendiri, namun juga pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada perusahaan tersebut.
Mengurangi Ketergantungan Impor Bahan Baku
Adinugraha juga menekankan perlunya langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku tekstil. Menurutnya, ketergantungan yang tinggi pada impor bahan baku adalah salah satu faktor yang membebani industri tekstil dalam negeri.
“Ini adalah saat yang tepat untuk merefleksikan dan merumuskan langkah untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Industri tekstil nasional perlu mandiri agar mampu bersaing di tingkat global,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku tekstil mencapai lebih dari 60%. Hal ini menjadi tantangan berat yang membuat banyak industri tekstil nasional kesulitan untuk tetap beroperasi secara kompetitif.
Komitmen Komisi VII dan Upaya Sinergi Antar-Lembaga
Adinugraha menyatakan bahwa Komisi VII DPR RI akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah mitigasi demi melindungi pekerja Sritex serta memastikan keberlangsungan perusahaan. Menurutnya, kolaborasi antar-lembaga diperlukan untuk menangani masalah ini secara komprehensif.
“Kami di DPR akan terus mengawasi dan mendorong terciptanya kebijakan yang pro-pekerja serta mendukung keberlanjutan industri nasional. Sinergi antar-lembaga harus dijalin untuk menanggulangi dampak dari situasi ini,” ujar Adinugraha.
Harapan pada Insentif Pemerintah untuk Industri Tekstil
Adinugraha menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah memberikan insentif bagi industri tekstil nasional dan mengembangkan program-program yang mendorong kemandirian bahan baku dalam negeri.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk tekstil Indonesia dan mempersiapkan industri dalam negeri untuk menghadapi tantangan yang akan datang.(*)