Tangerang, Beberapa pengusaha terkenal telah dipilih untuk bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Mereka mengemban peran sebagai pembina, pengarah, penasihat, ahli, dan koordinator relawan dalam struktur tim pemenangan.
Dalam tim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, terdapat pengusaha yang bergabung seperti Rosan Roeslani, mantan Wakil Menteri BUMN dan Ketua Kadin 2010-2015 sebagai ketua TKN Prabowo-Gibran. Selain itu, Aburizal Bakrie dari Bakrie Group, Pandu Sjahrir, Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), berperan sebagai wakil bendahara. Tokoh lainnya termasuk Putri Kuswisnu Wardani dari perusahaan kosmetik Mustika Ratu, dan Theo Sambuaga, Presiden Komisaris PT Lippo Cikarang.
Dalam tim pasangan Ganjar Prabowo-Mahfud MD terdapat beberapa pengusaha yang turut bergabung termasuk Arsjad Rasjid, Ketua Kadin yang menjabat sebagai ketua tim. Selanjutnya, terdapat Denon Prawiraatmadja, CEO Whitesky Group, Orias Petrus Moedak yang memiliki peran penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport dan Heru Dewanto seorang pengusaha di bidang jasa konstruksi.
Sementara itu, di dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Anies Baswedan-Cak Imin beberapa pengusaha yang sudah terlibat termasuk Leontinus Alpha Edison, pendiri Tokopedia dan Thomas Lembong, mantan menteri perdagangan periode 2015-2016 serta Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management.
Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyatakan bahwa alasan pasangan calon presiden mengakomodir pengusaha dalam timnya adalah untuk memastikan ketersediaan logistik. Hal ini dikarenakan diperlukan modal besar untuk bersaing dalam Pemilihan Presiden. Salah satu permintaan utama adalah agar kepentingan bisnis mereka tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang akan datang, bahkan diharapkan pengusaha mendapatkan proyek tambahan dan keistimewaan dari pemerintah.
Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution mencatat bahwa hubungan antara politik dan dunia bisnis dalam konteks demokrasi dapat menjadi situasi yang agak rumit.
Politisi membutuhkan dukungan kuat dari pengusaha karena biaya kontestasi politik semakin meningkat. Di sisi lain, dunia bisnis juga menginginkan kepastian di berbagai sektor setelah pemilihan selesai, sehingga kebijakan pemerintahan yang baru tidak merugikan kepentingan mereka.
Ronny menjelaskan bahwa hubungan simbiosis mutualisme antara politisi dan pelaku bisnis dapat dimengerti dengan baik. Fenomena semacam ini bukan hanya terbatas pada Indonesia, tetapi juga terjadi di semua negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat. Namun, kondisi tersebut memiliki dampak negatif pada perekonomian karena dapat memperburuk ketidakseimbangan ekonomi.
Sangat disayangkan ketika pengusaha memperjuangkan kepentingannya, masyarakat miskin tidak memiliki sumber daya untuk memengaruhi politisi agar memperjuangkan kepentingan mereka. Sebagai hasilnya, politisi cenderung merasa lebih termotivasi untuk mengakomodasi kepentingan pebisnis daripada berfokus pada kepentingan publik.
Maka dari itu, diperlukan seorang pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap janji-janji politiknya selama kampanye. Di sisi lain, penting bahwa pemimpin tersebut tegas dalam memberikan prioritas kepada kepentingan publik, sebelum mempertimbangkan kepentingan elit bisnis.
