AyoBacaNews.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengkritik keras lemahnya keamanan data rakyat yang disimpan di Pusat Data Nasional (PDN) setelah insiden peretasan ransomware yang terjadi baru-baru ini.
“Sungguh memprihatinkan, lembaga ini dibekali anggaran Rp 700 miliar dari APBN, tapi keamanan datanya lemah serta tak memiliki backup yang mumpuni,” kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa 2 Juni 2024.
Menurut Netty, salah satu yang terkena dampak peretasan tersebut adalah data kesehatan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2021, data BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs gelap, kemudian diikuti oleh kebocoran data E-HAC. Kini, data kesehatan di PDN juga menjadi korban peretasan.
“Kenapa kita tak belajar dari pengalaman? Data kesehatan kita begitu mudah untuk dibobol hacker. Selain akan mengganggu pelayanan kesehatan dalam negeri, data kesehatan yang bocor rentan disalahgunakan. Bocornya data pribadi bisa digunakan untuk mencuri password, melakukan pinjol, membobol layanan keuangan, dan lain-lain. Seorang pasien penyakit menular juga akan terkena isolasi sosial jika penyakitnya terungkap ke publik,” ujar politisi Fraksi PKS itu.
Besarnya masalah yang ditimbulkan akibat peretasan data di PDN ini, menurut Netty, harus ditangani secara serius oleh pemerintah.
“Penegak hukum harus terlibat dan melakukan audit komprehensif terhadap lembaga tersebut. Jangan sampai masalah sebesar ini dibiarkan menguap tanpa ada satu pun pejabat yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Netty juga mendorong percepatan penerbitan aturan turunan dari UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
"Terutama soal pihak-pihak yang memegang data masyarakat, termasuk instansi pemerintah yang lalai dalam menjaga keamanan data masyarakat. Harus ada sanksi yang tegas agar tidak sembarangan mengumpulkan data masyarakat," tambahnya.
Dengan meningkatnya frekuensi insiden kebocoran data, urgensi untuk memperkuat keamanan siber di instansi pemerintah menjadi semakin nyata. Netty menekankan bahwa perlindungan data pribadi adalah prioritas yang harus segera diwujudkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi masyarakat.(*)
