AyoBacaNews.com, JAKARTA - Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto hingga saat ini terus melakukan pematangan nama-nama menteri yang akan membantu dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ada hal menari yang jadi pertanyaan masyarakata adalah tentang Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik kandung Prabowo Subianto.
Dalam struktut pemenangan pasangan Prabowo-Gibranm nama Hashim Djojohadikusumo merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN).
Namun terkait "bagi-bagi" jatah menteri, Hasim rupanya sudah menyatakan komitmennya untuk tidak masuk kabinet 2024-2029.
Hasim sempat mengatakan dirinta tak akan masuk pada jajaran menteri di kabinet yang akan dipimpin kakaknya itu
"Jadi saya tidak akan ikut kabinet, tidak menjadi menteri, berarti 1 kursi menteri masih kosong," jelasnya.
"Prabowo senang saya tidak ada niat, dan saya kira cukup susun konsep pemerintah yang akan datang," kata Hashim saat menghadiri diskusi dengan pengusaha di Gedung Kadin Indonesia, Jakarta pada Senin, 7 Oktober 2024.
Meski namanya tak masuk dalam calon daftar menteri, akan tetapi Hashim mengaku sudah mendapat kepercayaan menjadi Ketua Satgas Perumahan.
Nantinya Hashim yang akan mengeksekusi program pembangunan 3 juta unit rumah dan apartemen per tahun.
"Saya berbangga jadi Ketua Satgas, tapi saya tidak ada kepentingan," kata Hashim.
PDIP "Malu-Malu kucing"
Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih dalam proses penyusunan. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebutkan bahwa kabinet tersebut ditargetkan selesai pada 15 Oktober 2024, lima hari sebelum pelantikan. Ada rencana penambahan jumlah kementerian menjadi 44, namun susunan kabinet masih bersifat dinamis.
Sejumlah nama telah muncul sebagai calon menteri, termasuk Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dari PDIP, serta Olly Dondokambey, Bendahara Umum PDIP. Meski demikian, Azwar Anas belum mengetahui kebenaran isu tersebut dan memilih fokus pada pekerjaannya saat ini.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi bahwa urusan menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. PDIP menghormati keputusan Prabowo, dan berharap kabinet mendatang diisi oleh kalangan profesional untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan. (*)
