AyoBacaNews.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty mempertanyakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga beras.
Memasuki awal bulan Ramadan 2024, harga beras tak kunjung stabil. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 13 Maret 2024 mencatat harga beras medium mencapai angka Rp14.380.
Harga beras di pasaran yang tak kunjung stabil ini dipertanyakan Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty menyoroti besaran impor beras yang dilakukan pemerintah.
"Kita tahu permasalahan impor beras kita begitu tinggi, impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun, ini impor tertinggi kita untuk beras," kata Evita Nursanty dalam Rapat Kerja Komisi yang membidangi perdagangan di Senayan, Jakarta pada Rabu, 13 Maret 2024.
"Sudah impornya tinggi, harga berasnya (juga) tinggi. Harusnya impor itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah masyarakat," tambahnya, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI.
Lebih lanjut, Evita mengatakan, pemerintah sekarang ini kurang dapat mengantisipasi harga beras yang kembali melambung tinggi.
Pemerintah dikatakannya, cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dengan melakukan langkah-langkah penyelesaian sesaat, sehingga permasalahan serupa terus-terus menerus berulang.
"Kita jangan seperti pemadam kebakaran, hanya kalau ada kebakaran kita padamkan apinya dengan pasar murah, cair ini, cari ini. Tapi, permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Karena itu, Evita meminta pemerintah untuk serius bersama mengatasi permasalahan beras. Sebab, langkah konkret pemerintah untuk dapat menstabilkan harga beras sangat dinantikan masyarakat.
"Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan, tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri," kata Evita.
Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI itu juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
Sebelumnya, pemerintah melakukan impor beras sebesar 3,5 juta ton di tahun 2023. Jumlah itu, terdiri dari penugasan 2 juta tol di awal tahun, dan 1,5 juta ton di akhir tahun 2023. Impor itu dilakukan imbas produksi beras mengalami penurunan terdampak El Nino.(*)
