Bandung - Adikarya Parlemen, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc., menggelar acara sosialisasi untuk penyebaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023-2024 di Kabupaten Bogor. Acara yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam periode tersebut.
Dalam sambutannya, H. Ricky Kurniawan, Lc. menyatakan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan implementasi kebijakan pemerintah.
"Sosialisasi ini merupakan wujud dari komitmen kami untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dengan pemahaman yang baik tentang Peraturan Daerah, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dalam memajukan daerah ini," ujarnya.
Acara yang dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, perwakilan lembaga pemerintahan, hingga pelaku usaha ini juga menjadi forum interaktif antara anggota DPRD dan masyarakat. Berbagai pertanyaan dan masukan dari peserta pun disambut dengan baik oleh H. Ricky Kurniawan, Lc.
Selain itu, dalam acara tersebut juga dilakukan penyampaian tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam dua tahun ke depan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arah pembangunan yang diusung oleh pemerintah dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran.
Kehadiran H. Ricky Kurniawan, Lc. dalam acara tersebut diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Mereka menyambut baik langkah konkret yang dilakukan oleh anggota DPRD untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memperkuat sinergi antara legislatif dengan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Barat.
Acara sosialisasi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023-2024 yang diadakan di Kabupaten Bogor ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal.(*)
