AyoBacaNews.com - Aroma bagi-bagi kekuasaan di kubu 02 Prabowo-Gibran mulai terasa. Bahkan ada partai yang sampai pamer kekuatan dan jasa dalam pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Namun di kubu 02 ini juga ada partai yang malu-malu, sampai hanya bisa berkomentar agar semua partai koalisi sabar lantaran proses di KPU belum selesai.
Lantas seperti apa kerasnya lobi soal jatah bagi-bagi kursi menteri?
Golkar minta jatah 5 menteri
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tanpa ragu meminta jatah 5 menteri untuk masuk dalam kabinet Prabowo-Gribran.
Airlangga mengatakan hal itu saat sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat 15 Maret 2024.
Bukan ittu saja, Airlangga bahkan pamer kekuatan jika 80-90 persen pemilih Partai Golkar adalah yang juga memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Tak cukup soal klaim pemilih, politisi yang juga Menko ini mengatakan jika realitas perolehan suara, mencatat sejarah baru dimana capres-cawapres yang diusung Golkar bisa di atas 53 persen.
"Tertinggi sepanjang sejarah. Jadi ini sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.
Bukan itu saja, kata Menko Perekonomian ini juga mengatakan, Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.
Sehingga dengan sumbangsih Golkar, kata dia, sangat wajar jika meminta jatah 5 jabatan menteri.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi, maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah."
"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," kata Airlangga.
Demokrat minta sabar
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta Golkar jangan terlalu depan soal jatah menteri. Apalagi saat ini KPU belum mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pilpres 2024.
Demokrat menilai semua partai koalisi punya hak menyampaikan aspirasi terkait bagi-bagi kekuasaan.
"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar.
Kata Kamhar tentang bagi-bagi jatah menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.
"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya. (*)
