Dalam keterangannya, Fadli Zon memulai pidatonya dengan mengutuk keras sikap Israel yang abai terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata selama bulan Ramadan, termasuk pembebasan tahanan dan bantuan kemanusiaan.
"Israel tidak memiliki niat untuk patuh pada hukum internasional termasuk resolusi-resolusi PBB. Bahkan, Israel terus menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Ini sangat ironis dan memalukan bagi dunia internasional," ungkapnya.
Fadli juga mengecam langkah Amerika Serikat yang menggunakan hak veto untuk menggagalkan usulan Palestina sebagai Anggota Penuh PBB. Menurutnya, tindakan ini menjadikan Dewan Keamanan PBB sebagai penghambat bagi upaya perdamaian di Palestina.
"Tidak berlebihan kalau kita sebut PBB sebagai batu sandungan bagi upaya perdamaian di Palestina. Lembaga (PBB) itu dibuat untuk menciptakan perdamaian tapi justru malah jadi anti-perdamaian dan tidak berperan sebagai mediator atau peace builder," tegasnya.
Fadli juga mendorong seluruh pihak untuk menggunakan diplomasi secara total guna menghentikan kolonialisasi Israel di tanah Palestina. Dia menekankan perlunya kekuatan untuk menghentikan genosida di Gaza dan memaksa Israel tunduk pada hukum internasional.
Selain itu, Fadli mengajak untuk mewujudkan keanggotaan penuh Palestina di PBB sebagai satu-satunya cara agar Palestina mendapatkan tempat setara di dunia internasional dan mendapatkan keadilan di depan hukum internasional.
"Kita tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan pelaku genosida. Yang penting bagi adalah Palestina bisa merdeka dan berdaulat penuh," katanya dengan tegas.
Fadli juga menyoroti pentingnya reformasi DK PBB, termasuk sistem veto yang dianggapnya tak adil dan seringkali kontradiktif dengan cita-cita perdamaian sesuai Piagam PBB. Menurutnya, dunia saat ini tidak akan bisa damai tanpa adanya sistem internasional yang adil dan berpihak pada kemanusiaan.
Konferensi Liga Parlemen Al-Quds kali ini turut diikuti oleh parlemen dari berbagai negara di Eropa, Amerika Latin, dan Pasifik seperti Bosnia & Herzegovina, Italia, Argentina, Bolivia, Nikaragua, Brazil, dan Selandia Baru. Mereka menyatakan solidaritas untuk rakyat Palestina dan mendukung berdirinya negara Palestina.
Sebagai informasi tambahan, Indonesia telah secara aktif mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta berbagai upaya diplomasi dan advokasi internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Dengan pernyataan keras ini, DPR RI melalui BKSAP menegaskan komitmennya dalam mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina, serta menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel yang masih terus melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional di wilayah Palestina.(*)
