AyoBacaNews.com - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengkritik keras usulan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyarankan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memberlakukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menilai bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
"Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," kata Cak Imin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Cak Imin, mantan calon wakil presiden Pemilu 2024, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan tetap berkualitas. Menurutnya, tidak semua warga negara mampu membiayai pendidikan tinggi, terlebih dengan banyaknya orang tua yang berpenghasilan rendah.
"Karena tidak semua warga negara kita mampu, para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah. Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, gimana mereka mau kuliah," katanya.
Lebih lanjut, Cak Imin menekankan bahwa tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat.
"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal," tambahnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI periode 2016-2019, Muhadjir Effendy, meminta PTN Badan Hukum (PTN BH) agar kreatif dalam mencari sumber pendanaan kampus sehingga tidak bergantung pada alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah.
Menurut Muhadjir, sejumlah PTN BH yang telah prominen dapat mengapitalisasi modal dari mahasiswa. Namun begitu, ia menyarankan adanya subsidi silang antara mahasiswa baru dengan yang lebih lama.
"Nama besar PTN BH tinggal mengapitalisasi saja modalnya itu. Dan saya kemarin sampaikan, naikkan biaya itu jangan serta merta, jadi naikkan kepada mahasiswa baru saja, dan jangan naik sampai nanti selesai, sehingga orang tua punya kepastian. Kalau yang lama biar selesai sampai selesai,” ujar Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan sejumlah eks menteri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7).
Kritik Cak Imin ini mencerminkan kekhawatiran akan dampak sosial dari kebijakan tersebut, serta menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)
