100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bakercab GMNI Cabang Bandung Sebut Sejumlah Program Carut Marut

Kamis, 30 Januari 2025 | 12:22
100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bakercab GMNI Cabang Bandung Sebut Sejumlah Program Carut Marut
Ilustrasi logo GMNI. Bakercab GMNI Cabang Bandung sampaikan kritik tepat di 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. (FOTO: Ist).
Penulis: Pipin L H | Editor: Pipin L H

AyoBacaNews.com, BANDUNG - Bakercab Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menginjak 100 hari masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, Bakercab GMNI Cabang Bandung menilai masih banyak yang perlu dibenahi dari sejumlah program yang sedang berjalan.

Selain itu, janji-janji pada masa kampanye Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara optimal. Melihat sejumlah program yang dilaksanakan malah carut marut dalam implementasinya.

"Pemerataan kebijakan yang tidak optimal, penegakan hukum yang melenceng dari yang dicita-citakan, serta persoalan kesejahteraan masyarakat yang memprihatinkan, meninjau pada aspek politik hari ini. Kami melihat jika rezim baru yang terbentuk dalam Kabinet Merah Putih menunjukkan kinerja buruknya melalui berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat," demikian pernyataan Bakercab GMNI Cabang Bandung dalam keterangan yang diterima AyoBacaNews.com.

Menurutnya, maraknya tindak korupsi yang merajalela, konflik agraria, dan tindakan aparat penegak hukum secara represif terhadap masyarakat, seolah menjelaskan penegakan hukum tidak sesuai yang diharapkan.

"Alih-alih menjadi pemerintahan yang mengayomi, rezim ini justru memperkuat oligarki, membungkam kritik dengan represif, dan mengutamakan kepentingan elite dibanding kesejahteraan masyarakat," kata Ketua Bakercab GMNI Cabang Bandung, Halim Mulia.

Di samping itu, Bakercab GMNI Cabang Bandung menyebut, ketimpangan sosial semakin melebar yang juga menunjukkan pemerintah tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyat.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang jadi solusi bagi gizi rakyat miskin malam terbukti carut-marut dalam implementasinya. Distribusi tidak merasa, dan memberikan peluang baru pada korupsi dalam skenario pendistribusiannya," katanya.

Ia menilai, kelaparan yang diderita rakyat bukan hanya menjadi momentum dalam kontestasi politik, melainkan jadi persoalan yang perlu dibenahi dengan serius guna menghindari peluang anggaran dikorupsi.

Bahkan, kata Halim, demokrasi yang seharusnya jadi wadah bagi suara rakyat, kini terdistorsi jadi alat legitimasi kepentingan segelintir kelompok yang berkuasa.

"Ketidakadilan hukum, eksploitasi sumber daya, serta berbagai bentuk penindasan struktural menegaskan, jika Kabinet Merah Putih hari ini bukanlah pemerintahan yang melayani rakyat, melainkan sebuah mesin kekuasaan yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat," katanya.

Guna mewujudkan masyarakat sebagai kontrol tertinggi atas pemerintahan, Bakercab GMNI Cabang Bandung yang berlandaskan marhaenisme sebagai representasi masyarakat tertindas menyampaikan sejumlah tuntutan, sebagai berikut;

1. Melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak berjalan optimal

2. Melakukan reformasi pada sistem penegakan hukum di Indonesia

3. Menghentikan represifitas aparat negara terhadap masyarakat

4. Meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap seluruh masyarakat Indonesia

5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih

6. Mengusut secara tuntas konflik-konflik agraria di Indonesia

7. Meminta kejelasan atas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

8. Mengusut tuntas kasus Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di Indonesia.(*)

Konten Rekomendasi (Ads)