AyoBacaNews.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyoroti dugaan kebocoran data pada instansi Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Hal tersebut, mengakibatkan bocornya data sejumlah 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang baru-baru ini ramai diperbincangkan.
Abdul Kharis mengatakan, kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi PNS merupakan masalah serius, yang dapat menimbulkan dampak signifikan pada privasi individu dan keamanan negara.
"Jika benar terjadi peretasan, hal ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem keamanan siber pemerintah yang perlu segera diatasi," katanya dalam keterangan, dikutip dari laman dpr.go.id, pada Rabu, 13 Agustus 2024.
Legislator Dapil Jawa Tengah V itu kemudian meminta BKN perlu bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Kerja sama tersebut, guna melakukan identifikasi dan investigasi terkait munculnya isu dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Upaya itu harus disertai dengan tindakan yang lebih proaktif, untuk meningkatkan keamanan sistem," kata Politisi Fraksi PKS itu.
Bukan itu saja, kata Abdul Kharis, pemerintah juga perlu transparan dalam menyampaikan perkembangan investigasi terkait dugaan peretas kepada publik.
Terutama, lanjut Abdul Kharis kepada para PNS yang mungkin terdampak dugaan kebocoran data tersebut.
"Harus ada langkah mitigasi yang jelas, termasuk upaya untuk melindungi data yang sudah terlanjur bocor, dan mencegah penyalahgunaannya," kata Abdul Kharis. (*)