AyoBacaNews.com - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merasa heran, setiap tahun masalah yang sama selalu terjadi dalam penyelenggaraan haji.
Cak Imin meminta agar semua masalah diusut tuntas, termasuk mencari siapa yang harus bertarunggung jawab.
Cak Imin tegas meminta setiap temuan soal haji segera ditindaklanjuti. Cak Imin mendesak usut tuntas biang kerok dari permasalahan tersebut.
Diakui Cak Imin, hampir semua masalah yang terjadi dan ditemukan pada penyelenggaraan haji tahun ini, sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya.
Mulai dari masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jemaah. "Agar kesalahan (yang sama) tidak terulang terus, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus)," kata Cak Imin dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Kamis, 20 Juni 2024.
Saat ini dia melihat langkan membuat pansus yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dan DPR harus diapresiasi.
Pansus tersebut kata dia akan merincikan seluruh kasus yang ada di proses haji dengan lebih dalam.
Dari pansus yang dibentuk, diharapkan mampu membedah semua persoalan terkait penyelenggaraan haji.
Termasuk di dalamnya adanya solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Dia merasa heran, pada evaluasi yang kerap dilakukan, setiap masalah selalu lenyap tanpa solusi. Hal itu kata dia seharusnya tidak terjadi.
"Beberapa kasus (masalah pelaksaanna haji) itu pengulangan tiap tahun. Yang kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti. Untuk itu, kali ini kita tidak boleh abai," ujarnya.
Bukan itu saja, Cak Imin juga menyoroti masalah teknis lainnya, tentang kebijakan kuota tambahan.
Hal itu kata dia tidak adil lantaran hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, yakni kepada haji khusus.
Kata dia, kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berhaji, dan dianggap melanggar undang-undang.
Selain itu, dia juag mencurigai soal distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil antara kebutuhan antrean haji reguler dan yang digunakan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus.
"Karena itu, ini harus ditelusuri oleh DPR melalui Pansus agar tidak terjadi pengulangan," ujarnya. Untuk itu, Cak Imin berharap agar hasil Pansus Haji segera direalisasikan dan tidak menguap di tengah jalan, mengingat pentingnya pansus ini untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji di masa mendatang.
"Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," ujarnya. (*)