AyoBacaNews.com - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengkhawatirkan jika program makan siang gratis diimplementasikan serampangan, tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran.
Oleh sebab itu, dikatakan Syaiful Huda, perlu adanya studi kelayakan terkait wacana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang akan digunakan untuk program makan siang gratis tersebut.
Menurut Syaiful Huda, kajian ini penting supaya program makan siang gratis ini benar-benar layak diterapkan secara berkelanjutan.
"Studi kelayakan ini diperlukan agar program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran," kata Syaiful Huda dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi DPR RI.
"Apalagi, jika program ini (makan siang gratis) dilakukan secara ugal-ugalan untuk sekadar memenuhi janji kampanye," tambahnya.
Politisi Fraksi PKB itu juga mengingatkan, bahwa Bank Dunia sudah memberikan peringatan agar Indonesia berhati-hati terkait ambang batas defisit anggaran bila merealisasikan program itu.
"Jangan sampai program ini memicu penyimpangan yang merugikan rakyat. Mungkin Pak Menko Perekonomian sendiri, saat ini sedang bingung dari mana alokasi anggaran untuk membiayai program makan siang gratis," kata Huda.
Informasi tambahan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, jika pembiayaan program makan siang gratis akan bersumber dari dana BOS.
Adapun dana BOS tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Pernyataan ini disampaikannya ketika melakukan simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tangerang, pada Kamis lalu.
Untuk itu, Syaiful Huda meyampaikan, jika kebijakan ini diterapkan setidaknya alokasi dana BOS dari APBN harus naik hingga 600 persen.
"Wacana anggaran makan gratis akan diambil dari dana BOS itu layak pertanyakan, karena jelas tidak mungkin besaran dana BOS existing dari APBN yang saat ini berkisar Rp51 triliun. Kemudian, harus dialihkan untuk program yang butuh anggaran lebih dari Rp450 triliun," kata Huda.
Ia menerangkan, besaran dana BOS setiap tahunnya hanya berkisar Rp51 triliun. Secara rinci, dana tersebut terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS PAUD.
Selama ini dana BOS diperuntukkan untuk membantu belanja operasional 217 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
"Kalau dari besaran kebutuhan program makan siang gratis, pasti tidak mungkin jika diambil dari dana program BOS. Makanya, saya tidak paham maksud dari Pak Menko Perekonomian," kata Huda.
Untuk diketahui, dana BOS 2023 tingkat sekolah dasar (SD) hanya berkisar Rp900 ribu per siswa.
Sedangkan, untuk makan siang gratis yang dianggarkan Rp15.000 per siswa. Jika dihitung, kebutuhan selama 30 hari, selama satu tahun, maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp5,2 juta.(*)