AyoBacaNews.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak memiliki program kerja 100 hari, melainkan fokus pada program lima tahun sebagai respons terhadap kondisi darurat untuk memperkuat rakyat, bangsa, dan negara.
Hal tersebut disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kami tidak menyusun program 100 hari. Kami memiliki rencana lima tahun yang mengedepankan keadaan darurat guna memperkuat dan membangun rakyat, bangsa, dan negara jika kondisi ini bisa dijalankan," ungkap Pigai dalam forum tersebut.
Meskipun demikian, sebelumnya pada Rabu 23 Oktober, Pigai sempat mengungkapkan bahwa dalam 100 hari pertama, ia akan berfokus pada penguatan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah awal ini meliputi penataan organisasi dan penempatan staf untuk mencapai sinergi di dalam kementerian.
"Seandainya saya menyebutkan program 100 hari adalah pembenahan tata kelola, revitalisasi organisasi, dan pengisian staf, maka saya bisa menyelesaikannya dalam waktu tujuh hari," ujar Pigai dengan nada tegas.
Pigai menambahkan, begitu diangkat sebagai Menteri HAM, ia langsung memimpin rapat perdana untuk menyusun struktur organisasi yang efektif tanpa melibatkan masukan staf pada tahap awal. “Saya yang memimpin langsung, menyusun rancangan, mencoret, dan mengatur ulang hingga sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum menghadiri orientasi Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, Kementerian HAM telah melakukan pertemuan internal hingga 6–7 kali guna mempercepat proses restrukturisasi. Pigai memperkirakan bahwa pada awal November, struktur baru Kementerian HAM sudah siap dilantik.
Dengan demikian, Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM harus dalam kondisi darurat siap untuk melayani kebutuhan publik. Lima tahun ke depan akan menjadi periode penuh komitmen di mana Kementerian HAM berupaya menjadi garda terdepan dalam penyampaian kebijakan HAM kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta mereka yang berperan penting dalam pembangunan di tingkat akar rumput.
Pigai berharap, dengan program lima tahunan ini, kementerian dapat mencapai tujuan utama memastikan hak asasi manusia dijalankan secara tepat, responsif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.(*)