AyoBacaNews.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto terang-terangan jika beban menyelenggarakan pilkada sangat besar.
Prabowo kemudian memunculkan keinginan agar bupati, walikota, dan gubernur dipilih DPRD.
Orang nomor satu di Indonesia itu menilai Pilkada melalui DPRD lebih efisien dan minim konflik.
Lantas Prabowo mengambil contoh sejumlah negara tetangga yang dinilai telah berhasil mempraktikan hal tersebut.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul pada Kamis, 12 Desember 2024.
PDIP langsung merespon keinginan Prabowo tersebut dengan menyebut jangan sampai Pemerintah buru-buru.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mengingatkan agar Pemerintah tidak terburu-buru dalam menindaklanjuti wacana tersebut.
Ganjar berharap pemerintah melakukan diskusi yang mendalam untuk mengkaji wacana tersebut.
"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu (jangan terburu-buru)," kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (13/12).
Ia menyinggung digelarnya pilkada langsung lantaran problem saat pemilihan di DPRD. Ia mengatakan ada argumen mencuat jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak merepresentasikan kehendak rakyat lantaran terjadi jual beli dukungan.
"Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk," tutur dia. (*)