Senator Filep Wamafma Mendorong Pengawasan Ketat Terhadap Pembangunan Jalan di Papua Barat

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30
DPD RI - Senator Filep Wamafma Mendorong Pengawasan Ketat Terhadap Pembangunan Jalan di Papua Barat
Penulis: Aulia | Editor: AyoBacaNews

AyoBacaNews.com - Masalah pembangunan jalan di beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat telah menjadi perhatian utama masyarakat belakangan ini.

Sejak pemberitaan mengenai pembangunan jalan Kaimana-Wondama yang menghilang dari beberapa media, Senator Filep Wamafma mulai menyelidiki sejumlah hal terkait pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah tersebut.

"Dalam hal pembangunan di Papua Barat, saya mengajak wartawan dan masyarakat setempat untuk mengawasi secara ketat. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang mungkin terlupakan dan luput dari perhatian pemerintah," ujar Filep kepada media 19 April 2024.

Dalam ruang kerjanya, Filep menegaskan bahwa ia telah menerima banyak laporan dan keluhan terkait dugaan ketidakberesan dalam pembangunan jalan di Papua Barat, mulai dari proses pemenangan tender hingga pelaksanaan proyek.

"Saya yakin para pelaku di dalam proses tender paham dengan dasar hukumnya. Pada tahun 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sekarang, kita perlu memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan," ujar Filep.

"Ada empat tender pembangunan jalan dengan total anggaran APBD Papua Barat tahun 2023 sebesar Rp157.620.465.000. Apakah masyarakat mengetahui bahwa tender Pembangunan Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton telah mengalami evaluasi ulang? Kita semua harus mengawasi pembangunan ini," tambahnya.

Senator dari Papua Barat ini menekankan perlunya pengawasan terus-menerus terhadap pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk kontrol publik atas penggunaan dana pembangunan oleh pemerintah daerah.

"Dari lapangan, beberapa sumber memberitahu saya bahwa beberapa perusahaan telah memenangkan tender. Sekarang, saya mengajak media untuk memeriksa apakah pekerjaan tersebut telah dilakukan atau belum. Kita tidak ingin dana pembangunan dicairkan tanpa proyek selesai dilaksanakan," jelas Filep.

Lebih lanjut, Filep meminta agar Pemerintah Provinsi dan DPRP juga ikut memeriksa temuan-temuan lapangan.

"Saya yakin masyarakat juga mengawasi berbagai informasi tentang modus-modus yang digunakan dalam pembangunan jalan. Peran Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPRP sangat penting dalam pengawasan ini," katanya.

"Sebagai wakil rakyat dari Papua Barat, saya bertanggung jawab untuk mempertanyakan semua hal ini. Saya juga meminta pemeriksaan terhadap semua proyek pembangunan ini oleh lembaga-lembaga terkait," tutup Filep.(*)

 
 
 
 
 
 
Artikel Rekomendasi