AyoBacaNews.com - Harga bahan pokok terpantau melonjak per Februari 2024, bahkan mencapai 8,48 persen secara tahunan (yoy).
Naiknya harga bahan pangan di Indonesia, disebut telah menyebabkan inflasi meningkat signifikan di Tanah Air.
Inflasi ini bahkan disebut juga telah melampaui rata-rata tingkat kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), dan kenaikan UMR dengan rerata naik 4,9 persen selama lima tahun terakhir.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin meminta, pemerintah khususnya kementerian terkait untuk kembali fokus melakukan pengendalian terhadap inflasi Volatile Food usai melaksanakan pemilu.
"Proses Pemilu (2024) hampir usai, kami berharap menteri atau pejabat pemerintahan terkait dengan urusan pangan, dan perdagangan untuk kembali fokus bekerja," kata Sultan dalam keterangan resminya, dikutip dari laman resmi DPD RI, Rabu 6 Maret 2024.
"Inflasi pangan yang berlebihan di tengah proses politik saat ini sangat berpotensi mengganggu stabilitas nasional," tambahnya.
Dikatakannya, pemerintah harus segera melakukan hal taktik untuk memastikan harga pangan bisa kembali normal hingga bulan Ramadan nanti.
Sebab, kata Sultan, isu kenaikan harga pangan cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat.
"Kita memiliki banyak pengalaman sejarah dengan fenomena ekonomi yang selalu memicu terjadi demonstrasi massa dalam waktu lama," katanya.
"Dan peristiwa sosial politik yang rentan tersebut selalu diawali oleh persoalan ekonomi nasional," sambungnya.
Lebih lanjut, eks Wakil Gubernur Bengkulu itu mengusulkan agar pemerintah baik pusat maupun daerah selalu berkoordinasi dalam memantau perkembangan produksi, stok, dan harga bahan pokok di setiap daerah.
Oleh karena itu, upaya ketahanan pangan dan ketahanan nasional harus dibangun secara fundamental sejak dari tingkat desa.
"Kita ingin daerah dan desa dijadikan benteng ketahanan pangan nasional yang paling depan. Sehingga, kedepan setiap daerah harus mandiri membangun lumbung pangan bagi masyarakatnya," kata dia. (*)