AyoBacaNews.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara.
Dalam sambutannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Presiden juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Presiden menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menggunakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti tantangan global yang semakin kompleks, seperti geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim.
Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan krisis ekonomi di beberapa kawasan, Presiden Jokowi menekankan bahwa ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen pada kuartal tahun ini serta inflasi yang terkendali.
“Namun, untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis. Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” tambah Presiden.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan efisien.
Mengingat Indonesia sedang berada pada era transisi pemerintahan, Presiden berharap dukungan BPK RI dan seluruh komponen bangsa untuk memastikan peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 berjalan dengan baik.
“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini, dan saya yakin pemerintahan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
Hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(*)