Polemik terkait dugaan korupsi Presiden Jokowi terus berlanjut setelah laporan OCC. Rocky Gerung menanggapi tuduhan tersebut dengan kritikan tajam terhadap rezim otoriter Jokowi. Investigasi internasional memaparkan fakta yang sulit disangkal, mengundang perhatian dunia mengenai situasi politik dan hukum Indonesia.
AyoBacaNews.com, JAKARTA – Polemik mengenai dugaan korupsi Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Organised Crime and Reporting Project (OCC) mengungkapkan bahwa Jokowi termasuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia.
Rocky Gerung, pengamat politik, memberikan pandangannya bahwa ini merupakan konspirasi internasional yang mencoba merusak nama baik Indonesia.
Menurutnya, para pembela Jokowi tidak mampu memberikan argumen akademis yang kuat dan malah membela tanpa dasar yang jelas. Pernyataan Gerung ini menggugah perdebatan mengenai kebebasan pers dan pentingnya jurnalisme investigatif dalam menjaga keadilan, di tengah ketidakberdayaan sistem hukum yang dianggap dikuasai oleh kekuasaan.
"Iya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung mantan Presiden Jokowi membela diri atau membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu."
"Kita mulai menduga bahwa ini akan jadi isu panjang. Bayangkan, misalnya, cara membantah sesuatu yang dihasilkan melalui riset dunia oleh para jurnalis investigasi."
"Kita tahu bahwa pers itu adalah pilar keempat dari demokrasi, jadi justru kita percaya bahwa seandainya semua fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu berhenti, demikian juga fungsi-fungsi manipulator opini publik, seperti lembaga survei dan pembuat hoaks, maka ada satu yang dipercaya, yaitu jurnalisme. Itulah yang jadi pedoman demokrasi hari-hari ini," kata Rocky Gerung pada Jumat, 3 Januari 2025.
Dikutip AyoBacaNews.com berdasarkan wawancara dengan Rocky Gerung dan ulasan terkait tuduhan korupsi terhadap Presiden Jokowi.
Rocky Gerung, seorang pengamat politik, memberikan komentar tajam mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Presiden Jokowi.
Ia menganggap tuduhan tersebut sebagai bagian dari konspirasi internasional yang bertujuan merusak citra Indonesia di dunia.
Gerung juga mengkritik para pendukung Jokowi yang menurutnya tidak mampu memberikan argumen rasional dalam membela mantan presiden ini.
Ia menyebut pembelaan tersebut hanya sebatas "noise" dan bukan sebuah "voice" yang berbobot.
"Seperti biasa, respons Jokowi itu standar. Katanya, silakan dibuktikan, ya, kalau ada bukti-bukti, silakan dilaporkan."
"Nah, yang agak belakang ini yang agak maju ada tambahan dari Jokowi, dia menyebutnya itu fitnah dan framing. Nah, Pak Jokowi dalam waktu berapa terakhir ini, berapa kali menggunakan kata framing ini?"
"Ya, kalau disuruh dilaporkan, kita sudah apa? Lah, kalau cuma dilaporkan ke aparat penegak hukum di Indonesia, apalagi di era Pak Jokowi? Itu kan buatan yang sia-sia saja. Tapi kalau di dunia internasional ini enggak perlu dilaporkan karena ini persoalan, bukan kemudian tindakan hukum, tapi lebih pada opini publik dunia," katanya.
Ia menilai bahwa banyak orang di sekitar Jokowi, termasuk lembaga survei, masih mencoba mempromosikan Jokowi sebagai presiden paling berhasil.
Namun, tuduhan korupsi dan otoritarianisme di masa pemerintahan Jokowi semakin sulit untuk dibantah.
Menurut Rocky Gerung, pembelaan yang dilakukan oleh pendukung Jokowi ini lebih bersifat defensif dan tidak berlandaskan data yang kuat. Ia menganggap bahwa mereka yang membela Jokowi sudah kehilangan rasionalitas.
Tuduhan yang dialamatkan kepada Jokowi bukanlah sesuatu yang baru. Investigasi internasional mengungkapkan bukti kuat terkait keterlibatan Jokowi dalam sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi lainnya.
"Itu begitu sistem hukum kita ambruk. Begitu poin-poin dasar bernegara itu dirusak oleh Pak Jokowi, maka tidak mungkin masyarakat sipil itu menerangkan secara hukum, secara poin-poin demokrasi. Demokrasi sudah dirusak, secara hukum, apa buktinya?"
"Ya, hukumnya sudah dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi, kita berputar-putar di dalam lingkaran kedunguan, sebetulnya tuh."
"Nah, itu justru yang diterabas oleh jurnalis investigasi internasional dan tiba pada kesimpulan bahwa bahkan untuk membuktikan korupsi Jokowi, itu tidak lagi diperlukan peralatan hukum."
"Kenapa? Ya, bukan karena hukumnya tidak penting, tetapi hukumnya sudah dikendalikan dari pusat kekuasaan, tuh. Dan itu yang menerangkan mengapa bagian paling penting dari negeri ini, yaitu konstitusi, dirusak oleh Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi. Begitu cara berpikirnya, tuh," katanya.
Rocky Gerung menambahkan bahwa pembelaan terhadap Jokowi cenderung mengabaikan fakta-fakta yang muncul dari hasil investigasi jurnalistik.
Di sisi lain, ia mempertanyakan kredibilitas lembaga yang membela mantan presiden tersebut.
Pakar politik ini menyatakan bahwa meski begitu, konfrontasi mengenai isu ini akan terus berlanjut, terutama di ruang publik global, di mana opini publik memainkan peran penting.
Rocky Gerung juga mengingatkan bahwa meski pemerintahan Jokowi berupaya mengelak, citra buruk tentang pemerintahan dan keterlibatan dalam praktik korupsi ini akan sulit dihapus dari ingatan sejarah.
"Jokowi adalah bagian dari sistem otoriter yang mencoba menutupi fakta-fakta korupsi. Hasil investigasi internasional sangat sulit dibantah, dan para pembelanya tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan ini," katanya. (*)