Mau jadi panutan? Cicipi Rp10.000 sehari! MASIP tantang Presiden Prabowo dan menteri-menteri rasakan makanan bergizi seharga Rp10.000. Contoh nyata atau sekadar retorika?
AyoBacaNews.com, JAKARTA - Masyarakat Peduli Informasi Publik (MASIP) mendesak agar Presiden Prabowo Subianto memberlakukan aturan sama mengenai makanan bergizi dirinya dan menteri-mentrinya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni senilai Rp10.000.
Ketuap DPP MASIP, Rizki Laelani mengatakan jika pemerintah menilai makanan bergizi seniharga Rp10.000, maka hal sama harus diterapkan pada jatah anggaran makan bergizi presiden dan menteri-menterinya.
Hal itu kata Rizki Laelani, merupakan contoh nyatan panutan bangsa, dimana sang presiden memakan menu yang sama seperti yang dicanangkan pada anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per anak/ibu hamil per hari.
"Coba cek anggaran mamin presiden sama menteri-menterinya. Kita tantang saja, mereka mau gak makan sehari Rp 10.000 saja. Kan Pak Prabowo ini ingin jadi panutan. Buktikan saja," katanya di sela acara pelatihan pada Senin, 9 Desember 2024 di Bandung.
Jika melihat program dan janji sebelumnya, program MBG anak/ibu menyusui senilai Rp15 ribu per hari.
Angka tersebut kemudian dipankas menjadi Rp10.000 per hari dengan alasan keterbatasan dana pemerintah.
Prabowo berjanji, meski angka berkurang Rp5000 per hari namun dipastikan memiliki kecukupan gizi.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Dedek Prayudi, menegaskan bahwa meski alokasi lebih kecil, kebutuhan gizi tetap terjaga.
Ia menjelaskan bahwa anggaran Rp10.000 adalah rata-rata, menyesuaikan harga makanan di berbagai daerah.
“Misalnya, harga makanan di Jakarta dan Jogja berbeda. Dengan Rp10.000, hasil yang diperoleh juga berbeda,” katanya saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanah Sareal, Bogor, Senin, 9 Desember 2024.
Dedek menambahkan, anggaran tersebut hanya mencakup satu menu makan, tidak termasuk biaya operasional pengolahan.
“Berbeda jika kita membandingkan dengan nasi Padang Rp10.000, karena itu sudah termasuk keuntungan pedagang dan lainnya,” tuturnya.
Program MBG telah dianggarkan dalam APBN sebesar Rp71 triliun, sehingga pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan dana tambahan dari APBD. (*)