Jakarta, AyoBacaNews.com – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti situasi politik yang semakin kompleks dan tidak dapat diprediksi.
Menurut Mahfud, kekuasaan tidak bisa lagi diatur secara sepihak tanpa memperhitungkan dinamika politik yang berkembang.
"KIM (Koalisi Indonesia Maju) mungkin masih dipertahankan di Jakarta karena adanya kepentingan politik yang mendesak," ujar Mahfud MD dalam kanal Youtube Podcast Mahfud MD yang dikutip pada Rabu, 4 September 2024.
Menurutnya, dalam konteks kepentingan politik, tidak ada lagi yang mampu mengendalikan situasi sesuai keinginan pribadi, bahkan terhadap anaknya sendiri.
Mahfud MD juga menyinggung mengenai deklarasi yang sempat dilakukan oleh KIM Plus untuk mengusu Kaesang Pangarep beberapa hari sebelum peristiwa besar terjadi.
"Dua hari sebelum peristiwa itu, dia (Kaesang Pangarep anak Jokowi) sudah melakukan deklarasi dan menyatakan siap bertarung," tambahnya.
Namun, Mahfud menyoroti keanehan yang terjadi setelah deklarasi tersebut. "Setelah itu, dia tidak muncul lagi, dan hingga kini orangnya (Kaesang) tidak diketahui keberadaannya," kata Mahfud, menutup pernyataannya dengan nada yang penuh tanda tanya.
Pernyataan Mahfud MD ini memicu spekulasi di kalangan publik mengenai perkembangan politik yang sedang berlangsung di Jakarta, terutama terkait dengan sosok yang disebutkan dalam pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut mengenai peristiwa yang dimaksud oleh Mahfud MD.
Gerakan kampus dan kuasa Tuhan
Di acara yang sama, Mahfud MD juga menyinggung jika gerakan kampus dan kuasa Tuhan yang mamapu mengentikan keserakahan Jokowi.
"Gerakan kampus dan masyarakat sipil itu berhasil menghentikan langkah-langkah hegemoni," kata Mahfud MD dalam podcastnya dikutip pada Rabu, 4 September 2024.
Seiring dengan munculnya berbagai isu krusial, terutama terkait perubahan Undang-Undang Pilkada, masyarakat sipil dan mahasiswa bersatu dalam sebuah gerakan perlawanan yang masif.
"Kalau dulu kan orang mencekam, semua dikendalikan oleh apa yang disebut kekuasaan dari pusat sampai ke daerah-daerah yang mau diatur," jelasnya.
Gerakan ini berhasil membendung upaya pemerintah pusat untuk mengendalikan penuh proses pemilihan kepala daerah.
Tekanan dari masyarakat membuat hegemoni yang selama ini dianggap kokoh mulai goyah dan perlahan sirna.
"Namun, ketika insiden perubahan rancangan undang-undang Pilkada terjadi, semuanya terhenti berkat campur tangan Tuhan," katanya.
"DPR pun tidak berani melawan gerakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yang didasarkan pada hati nurani dan rasionalitas," kata menambahkan.
"Hegemoni, dalam tanda petik, Pak Jokowi menjadi hilang. Sejak saat itu, hegemoni Pak Jokowi memang menghilang, kan? Sekarang, tidak ada lagi orang yang peduli dengan arahan Pak Jokowi," tandas Mahfud yang pernah menjadi pembantu Jokowi di dalam kabinet. (*)