AyoBacaNews.com, Jakarta - Dalam upaya untuk memastikan asumsi dasar sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam RUU APBN 2025 tetap relevan dan menjawab kebutuhan energi nasional, Komisi VII DPR RI kembali memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk melakukan rapat kerja yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan.
Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII, Maman Abdurrahman, yang menyoroti penurunan tren lifting minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.
"Pak Presiden dan Pak Menteri sudah beberapa kali menyinggung tren penurunan lifting migas kita. Ini menjadi harapan besar bagi kami di Komisi VII, agar Kementerian ESDM dapat memberikan respons positif dengan menyusun narasi besar yang penuh optimisme," ungkap Maman dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan pentingnya perbaikan pada sektor ini untuk mengamankan pendapatan negara dari sumber daya alam.
Dalam rapat ini, sejumlah asumsi sektor ESDM untuk APBN 2025 disepakati. Salah satu poin penting adalah penetapan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD 82 per barel dan target lifting minyak dan gas bumi sebesar 1,610 juta barel minyak per hari, yang terdiri dari 605 ribu barel minyak dan 1,005 juta barel setara gas per hari.
Selain itu, volume bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi juga menjadi fokus pembahasan. Disepakati bahwa volume minyak tanah bersubsidi ditetapkan sebesar 0,5 juta kiloliter, dan minyak solar sebesar 18,89 juta kiloliter, sehingga total volume BBM bersubsidi mencapai 19,41 juta kiloliter. Sementara itu, volume LPG 3 kg disepakati sebesar 8,2 juta metrik ton.
Di sektor subsidi, Komisi VII menyetujui penetapan subsidi minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter dan peningkatan subsidi listrik sekitar Rp 10 triliun menjadi Rp 90,22 triliun.
Dalam diskusi ini, Maman secara khusus meminta perhatian kepada Direktur Utama PLN agar memastikan ketersediaan listrik di daerah-daerah tertinggal, terutama di Indonesia Bagian Timur dan pedalaman Kalimantan.
"Ini adalah amanah yang saya titipkan dalam forum ini. Tolong pastikan jaringan listrik di daerah-daerah yang masih tertinggal seperti Indonesia Bagian Timur dan pedalaman Kalimantan terus diperhatikan. Selain itu, perbaikan data penerima subsidi listrik juga harus menjadi prioritas, mengingat angka subsidi yang meningkat cukup signifikan," tegas Maman.
Rapat ini mencerminkan langkah serius Komisi VII DPR RI dalam memastikan bahwa kebijakan energi nasional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sembari memastikan ketersediaan dan aksesibilitas energi bagi seluruh masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang masih termarginalkan.(*)