AyoBacaNews.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyoroti kekhawatiran yang masih ada di tengah masyarakat terkait dengan revisi UU Pilkada.
Meski sekarang ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah disetujui sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70.
Gilang mencatat, meski demonstrasi di Semarang, Jawa Tengah semula berlangsung damai, tetapi provokasi dari pihak-pihak tertentu mengakibatkan aksi berubah jadi ricuh.
"Kami berharap mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, yang menggelar aksi demonstrasi memastikan, tidak ditunggangi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu," kata Gilang dalam pernyataannya, dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis 29 Agustus 2024.
Gilang juga turut menyoroti tindakan represif aparat yang tidak hanya menyasar demonstran di Semarang.
Melainkan, warga yang tidak ikut serta dalam aksi tersebut, termasuk anak-anak yang sedang mengaji.
Puluhan korban, banyak di antaranya mengalami sesak napas dan luka-luka di bagian kepala, bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit.
"Massa yang awalnya berusaha menyampaikan aspirasi secara damai, akhirnya harus berhadapan dengan tindakan represif, seperti tembakan gas air mata, dan mobil meriam air," kata Gilang.
Gilang mengatakan, ironisnya ini terjadi saat mereka sedang memperjuangkan demokrasi yang sehat, dan transparan.
Politisi Fraksi PDI Perjuang itu menegaskan, aparat seharusnya bisa menjaga agar demokrasi di Indonesia tetap hidup dan berkembang secara damai.
Ia menambahkan, jika penggunaan gas air mata untuk membubarkan massa aksi sangat merugikan masyarakat.
"Walaupun gas air mata dianggap sebagai senjata non mematikan, dampaknya sangat merugikan kesehatan manusia. Terutama pada anak-anak yang tubuhnya masih rentan. Aparat seharusnya belajar dari kejadian di Kanjuruhan," kata Gilang. (*)