AyoBacaNews.com - Harga beras naik yang terjadi sekarang ini, serta harga bahan pangan setiap menjelang Ramadan menunjukkan pemerintah tidak serius dalam mengatasi permasalahan pangan Bangsa Indonesia yang dirumuskan melalui kebijakan strategis.
Siklus permasalahan pangan, seperti lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok, serta penurunan produktivitas pertanian selalu terjadi setiap tahunnya.
Dalam Dialog Kenegaraan DPD RI yang digelar pada Rabu, 6 Maret 2024, pemerintah disebut tidak memiliki kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terus berulang tersebut.
Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah menilai pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Karena selama ini, upaya jelas untuk meningkatkan produktivitas pangan belum sepenuhnya dilakukan, dan tidak ada kebijakan yang menunjukkan keberpihakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.
"Jadi, saya fokusnya bukan beras, karena beras itu hanyalah satu di antara saja dari sekian banyak isu yang problematik terkait dengan tata kelola pangan kita," kata Luluk.
"Kemudian juga produksi pangan kita, belum lagi politik pangan anggaran dan lain-lain, yang membuat kesimpulan sederhana, ya pemerintah tidak cukup serius," tambahnya.
Permasalahan pangan, dikatakan Luluk, oleh pemerintah selalu diatasi melalui kebijakan impor.
Pemerintah tidak menempatkan isu kedaulatan pangan sebagai prioritas yang harus segera dilakukan.
Hal tersebut, kata Luluk, terlihat dari alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan produktivitas pangan.
Bahkan konversi lahan pangan terus terjadi, sejak Omnibus Law berlaku sebagai Undang-Undang.
"Yang menarik, ini menurut saya, berapa sebenarnya uang yang kita gunakan untuk impor, dan kalau uang ini kita pakai untuk insentif para petani kita, cukup nggak sih, untuk mendongkrak produktivitas pertanian," katanya.(*)