AyoBacaNews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan setiap calon legislatif (Caleg) terpilih baik DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk melaporkan harta kekayaan sebelum dilantik.
Kepala Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Manokwari, Sidarman mengatakan, sesuai Pasal 52 PKPU No. 6/2024, calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
"Tanda terima pelaporan harta kekayaan tersebut wajib disampaikan kepada KPU sesuai tingkatan baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota," kata Sidarman.
Ia menerangkan, tanda terima pelaporan harta kekayaan tersebut wajib diserahkan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Sidarman mengatakan, jika tidak membuat laporan harta kekayaan akan berdampak pada calon terpilih.
Sesuai Pasal 52 ayat 3 PKPU No. 6/2024, KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.
"Informasi ini sebagai bentuk sosialisasi pada calon yang sudah menghitung, dan memperoleh kursi. Pelaporan harta kekayaan adalah syarat mutlak untuk diserahkan kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan," katanya.
Terkait penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Manokwari, ia mengatakan KPU sekarang ini belum bisa menetapkan perolehan kursi calon terpilih.
Dikarenakan, KPU Manokwari sudah terdaftar dalam sidang sengke di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menjelaskan, KPU Manokwari telah digugat ke MK oleh pemohon dari Partai Hanura. Sidang pendahuluan gugatan MK tersebut dijadwalkan tanggal 3 Mei 2024.
"Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih baru bisa dilakukan tiga hari setelah MK mengeluarkan surat ke KPU RI, dan menyatakan daerah bersangkutan tidak ada lagi sengketa yang terdaftar di MK," katanya.
Ia juga mengatakan, KPU Manokwari sudah menyurati sekretariat dewan (Setwan) DPRD Manokwari terkait akhir masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024. Hal tersebut menjadi satu di antara tahapan yang harus dilalui.(*)