AyoBacaNews.com, JAKARTA - Indonesia termasuk negara yang menganut sistem demokrasi dalam setiap pemilihan.
Konsekuensi dari sistem ini rakyat memilih laing baik anggota legislatig dari tingkat daerah hingga pusat, serta memilih kepala daerahnya.
Biaya yang ditimbulkan pun melangit, mulai KPU sebagai penyelenggara hingga para calon yang menggelontorkan uang tak sedikit untuk merik massa memilihnya.
Sistem ini pun kini "digugat" Presiden Prabowo Subianto. Kata dia, baik anggota legislatif yang menang atau kalah, sama-sama gigit jari lantaran modal yang dikeluarkan tidak sedikit.
Menengok anggaran pemilu yang sangat besar, mari kita bandingkan anggaran pemilu dengan negara di dunia.
Indonesia dalam gelaran pemilu 2024 seperti dikutip dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghabiska anggaran Rp 71,3 triliun.
Bahkan, baiaya pemilu kali ini mencetak rekor sejarah tertinggi. Lantas, bagaimana dengan negara lain?
- Singapura : Biaya Pemilu (2020) Rp 310 Miliar
- Malaysia: Biaya Pemilu (2022) Rp 2,4 Triliun
- Kanada: Biaya Pemilu (2019) Rp 7,8 Triliun
- Indonesia: Biaya Pemilu (2024) Rp 71,3 Triliun
- India: Biaya Pemilu (2019) Rp 136 Triliun
- Amerika Serikat: Biaya Pemilu (2020) Rp 225 Triliun
Keinginan Prabowo pun jelas dan terang benderang, jika pilkada dikembalikan ke DPR.
Alasannya agar biaya tak besar. Lalu keinginan Prabowo ini direspon sejumlah partai politik.
Baik pemerintah, partai politik, maupun KPU telah merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Mayoritas parpol ternyata menyatakan setuju dengan wacana Prabowo tersebut. Mereka menilai Pilkada langsung memiliki ongkos yang mahal. (*)