AyoBacaNews.com, Jakarta - Aroma bau busuk dugaan maling uang rakyat alias korupsi menusuk hidung. Bau busuk tikus berdasi itu diduga bersumber di balik deretan meja Kementrian Agama RI.
Atas dugaan adanya dugaan maling uang rakyat tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditantang berani memeriksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menag Saiful Rahmat Dasuki.
Misal, desakan paling kencang datang dari Aliansi Masyarakat Antikorupsi (Almasi). Mereka meminta orang dekat Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu diperiksa.
Mereka berdua disebut-sebut terkait dugaan pencurian uang rakyat dalam kasus korupsi kuota haji 2024.
Koordinator Eksekutif Almasi, Andi Isa, pada Selasa, 30 Juli 2024, menegaskan, KPK harus bergerak cepat.
"Segera periksa dan tangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki," katanya.
Menurut Andi, diduga tindakan tidak profesional Yaqut dan Saiful terlihat jelas dari rentetan kekacauan pelaksanaan haji 2024, yang padahal dalam setiap tahunnya selalu dilaksanakan.
Namun, seolah tak beraca pada pengalaman masalah haji, modus kekacuan baru selalu ada yang diduga targetnya adalah mengeruk uang jemaah haji.
Bukan tak mungki, ada serangkaian kekacauan tersebut kuat adanya dugaan korupsi kuota haji.
DPR Bentuk Pansus Hak Angket Haji 2024
Saat ini DPR RI bergerak mengendus, mencari di mana bau busuk dugaan adanya tikut penghisap keringat rakyat bersarang.
Selain adanya dugaan korupsi ini, kemungkinan juga terjadi dugaan indikasi pemborosan uang rakyat sekitar Rp13 miliar.
Hal itu mencolok mata lantaran diduga digunakan pembelian mobil dinas di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2023-2024.
Tak mau rakyat dirugikan dan makin sengsara atas dugaan tindakan orang dekat Jokowi, Andi mendesak KPK sebagai lembaga anti-surah untuk segera turun tangan melakukan pengusutan.
"Uang rakyat hasil keringat rakyat, bukan untuk kemewahan para pejabat," tegasnya. Ia juga meminta agar Pansus Haji yang dibentuk DPR tetap transparan dan tidak menutup-nutupi apabila menemukan indikasi korupsi terkait kuota haji. "Anggota DPR RI digaji dari uang rakyat, harus berpihak pada rakyat. Jangan sampai asuk angin," tambahnya.
KPK nunggu aja nih?
Di sisi lain, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika tegas mengatakan jika lembaganya sangat mungkin bisa bergabung dengan Pansus Haji.
"Tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan melihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi," katanya pada Jumat, 12 Juli 2024.
Namun dia mengatakan jika KPK akan bergerak jika ada permintaan resmi dari tim Pansus Haji untuk menentukan peran yang tepat bagi lembaga anti-surah ini. (*)