AyoBacaNews.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan, bahwa masyarakat miskin harus mendapatkan layanan kesehatan.
Hal tersebut, diungkapkan Edy, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, pada Senin, 25 Maret 2024.
Edy mengatakan, penyakit menular demam berdarah, khususnya di DKI Jakarta meningkat, tapi layanan kesehatan terbatas.
"Banyak masyarakat yang terkena demam berdarah, lalu dia muter-muter nyari rumah sakit (karena) penuh, dia miskin tidak punya dana pake BPJS, kena demam berdarah, dia muter sampai tiga, empat rumah sakit penuh semua, akhirnya ada yang dapat, ada yang tidak," kata Edy Wuryanto, dalam keterangan di situs resmi dpr.go.id, Selasa 26 Maret 2024.
Dengan layanan kesehatan yang terbatas ini, tak jarang masyarakat tidak mendapatkan fasilitas kesehatan.
"Pertanyaan saya, apa upaya pemerintah untuk menjamin ketika ada ledakan kasus seperti ini, jangan sampai masyarakat yang miskin ini tidak memperoleh tempat tidur di rumah sakit, terutama di Jakarta," kata Edy.
Menurutnya, pasien demam berdarah harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat, dan tepat.
Jika tidak tertangani secara baik maka berakibat fatal. Pengakuan Edy, bahkan ia mendapat aduan ada pasien yang tak tertangani dengan secara semestinya.
"Yang saya data, Pak Haryanto sudah mendatangi Rumah Sakit Harapan Bunda penuh, pindah Rumah Sakit Ridwan Meuraksa penuh, pindah Rumah Sakit Polri penuh. Muter-muter keburu mati pasiennya. Karena DB ini masa urgennya hanya lima hari, ketika saat itu tertolong, ya sembuh, jika tidak ya lewat," katanya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan, DB ini kan sebenarnya soal lingkungan, dulu waktu tahun 80 dan 90-an, upaya pemberantasan yang melibatkan publik kampanyenya sedemikian kuat, sehingga ada gotong royong masyarakat.
"Dengan kemandirian mereka, lalu mereka membersihkan lingkungan, lalu sarang-sarang nyamuk menjadi minim," kata Edy.
Ia juga mengatakan, penyakit menular lainnya di masyarakat, semua dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama lingkungan, pelayanan kesehatan baik yang primer atau yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
"Tadi saya dengar pak Wamen (Wakil Menteri) menyampaikan peran serta masyarakat menurun," kata dia.