AyoBacaNews.com, Jakarta - Komisi III DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kejaksaan Agung RI untuk tahun anggaran 2025, pada Rabu, 4 September 2024.
Keputusan tersebut, diambil setelah dilakukan rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir.
Anggota DPR, Nasir Djamil turut menyoroti pentingnya pengawalan program-program pemerintahan baru, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan desa.
Satu di antara yang menjadi sorotan penting dalam rapat kerja tersebut, terkait pengawalan program-program pemerintah baru yang telah dicanangkan.
Nasir menekankan pentingnya pengawalan terhadap sejumlah program strategis pemerintah, seperti pembangunan rumah sakit, renovasi sekolah, pembangunan infrastruktur desa, dan intensifikasi lahan pertanian.
"Kami berharap Kejaksaan Agung dapat mengawal program-program pemerintahan baru ini, agar dapat berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Nasir dalam keterangannya, seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu 4 September 2024.
Bukan itu saja, Nasir juga menyoroti pentingnya program desa sadar hukum yang digagas Kemenkumham.
Menurut nasir, program ini sangat relevan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. (*)
