Johan menilai bahwa langkah impor ini akan memiliki dampak serius terhadap para petani, terutama saat ini sedang berlangsung masa panen raya. "Masuknya beras impor ke Pulau Sumbawa bakal mencekik petani. Hal ini akan mengganggu beban mental petani yang sedang berusaha meningkatkan produksi beras," ujar Johan dikutip AyoBacaNews.com melalui website dpr.go.id Minggu 07 April 2024.
Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa pemerintah harus menyadari bahwa pasokan beras impor ini akan berpengaruh pada harga di tingkat petani. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menjaga agar harga gabah di tingkat petani tidak mengalami penurunan yang signifikan.
"Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami petani akibat dari pasokan beras impor ini," tegasnya.
Johan juga menyarankan agar pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ketika pasokan beras impor tersebut masuk ke Pulau Sumbawa, sehingga harga jual petani tidak terpengaruh. Hal ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para petani pada masa panen raya ini.
Namun demikian, Johan menilai bahwa Bulog tidak seharusnya menggunakan alasan pasokan bantuan pangan untuk mendukung impor tersebut. Baginya, bantuan pangan untuk masyarakat seharusnya bersumber dari hasil keringat petani lokal di Sumbawa dan KSB, agar daerah sentra beras dapat berfungsi sebagai sumber utama pasokan beras di wilayah tersebut.
"Sebagai contoh, di Kabupaten Sumbawa, sejak bulan Januari 2024 sudah terealisasi 730 hektar dan puncak panen raya April ini diprediksikan mencapai 15.450 hektar. Apakah daerah surplus beras ini harus dirasuki lagi oleh pasokan impor, sungguh di luar nalar," tutupnya.
Dengan demikian, Johan Rosihan menyerukan perlindungan terhadap petani lokal dan penegasan terhadap pemerintah agar tidak sembarangan dalam mengambil kebijakan yang dapat merugikan mereka.(*)