2025 PPN Jadi 12 Persen, Begini Cara Finlandia Kelola Pajak yang Bikin Rakyat Sejahtera

Senin, 30 Desember 2024 | 16:11
PPN 12 PERSEN - Mengenai PPN 12 persen pada 2025, masih menjadi perhatian publik. Apakah dengan kebijakan ini masyarakat Indonesia akan sejahtera? - Foto ilustrasi Pixabay/Peggy_Marco.
Penulis: Difa Lavianka | Editor: Difa Lavianka

AyoBacaNews.com - Sobat Baca pasti sudah dengar seputar kabar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia akan naik jadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Meskipun disebutkan bahwa hanya barang dan pelayanan yang masuk kategori 'mewah' yang akan dikenakan pajak 12 persen.

Namun, dengan kenaikan pajak jadi 12 persen ini apakah masyarakat Indonesia benar-benar akans sejahtera?

Dilansir dari kanal YouTube Raymond Chin pada Senin, 30 Desember 2024, jelaskan skema pajak di Finlandia.

Rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025 langkah ini seharusnya membawa harapan positif bagi pembangunan negara. Mengapa?

Mari belajar dari Finlandia, negara dengan pajak tinggi tetapi warganya justru menjadi yang paling bahagia di dunia selama enam tahun berturut-turut.  

Di Finlandia, pajak mencapai 56% dari pendapatan, salah satu yang tertinggi di dunia.

Namun, warga tidak keberatan membayar karena mereka percaya uang pajak kembali dalam bentuk fasilitas dan layanan yang mereka nikmati.

Mulai dari infrastruktur yang berkualitas, pendidikan gratis, layanan kesehatan murah, hingga sistem keamanan yang andal, semuanya dibiayai dari pajak.  

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi kunci keberhasilan sistem pajak Finlandia.

Mereka tahu uang yang dibayarkan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya sekadar angka di laporan anggaran.

Bahkan, Finlandia menerima banyak penghargaan, seperti negara paling aman di dunia pada 2017, paling bebas dalam hak individu, serta memiliki sistem pendidikan yang diakui secara internasional.

Jika Indonesia mengikuti langkah ini, kenaikan PPN bisa menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan fasilitas publik, dan membangun kepercayaan rakyat.

Namun, hal ini hanya mungkin jika pemerintah transparan dalam pengelolaan dana dan memastikan bahwa pajak benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat.  

Apakah Indonesia akan mampu mengikuti jejak Finlandia? Itu bergantung pada komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat. (*)

Artikel Rekomendasi