Soal Wacana Penambahan Kementerian, Anggota Baleg DPR RI Khawatir Biaya Pegawai Makin Besar

Selasa, 14 Mei 2024 | 15:37
Soal Wacana Penambahan Kementerian, Anggota Baleg DPR RI Khawatir Biaya Pegawai Makin Besar
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengaku khawatir penambahan jumlah menteri mengganggu Indonesia masuk OECD. Dok: dpr.go.id.
Penulis: Pipin L H | Editor: Pipin L H

AyoBacaNews.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mardani Ali Sera mengaku kaget, dengan adanya undangan agenda rapat Baleg untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada Selasa 14 Mei 2024.

Menurut Mardani, perihal wacana penambahan kementerian ini, reformasi birokrasi haruslah selalu diutamakan, artinya miskin struktur namun kaya fungsi.

"Kalau makin banyak kementerian, khawatir akan sudah koordinasi, susah sinergi, susah kolaborasi. Kalau ikut jalan reformasi birokrasi, mestinya kementerian justru mengecil, bukan membesar," kata Mardani dikutip dari laman dpr.go.id, Selasa 14 Mei 2024.

Politisi Fraksi PKS ini juga menyampaikan kekhawatirannya perihal wacana penambahan kementerian tersebut.

Mardani menilai, bisa mengganggu rencana Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Saya cuma khawatir kalau makin besar berarti biaya pegawai akan makin besar, koordinasi sinergi akan makin sulit. Dan kita makin jauh dari reformasi birokrasi, karena pembangunan institusi satu di antara syarat. Malah ini bisa mengganggu rencana kita masuk OECD," kata Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Kendati begitu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif untuk menyusun kabinet.

"Tentu itu hak prerogatifnya presiden. Nggak tahu presiden terpilih atau presiden yang sekarang," kata Mardani.

"Karena masa sekarang, mestinya itu kolaborasi kali ya, yang saya melihatnya, besar kecilnya sangat tergantung dari kemampuan leadership sebetulnya," sambungnya.

Sebagai informasi, belakangan ini muncul isu jumlah kementerian akan ditambah pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sehingga muncul wacana RUU Kementerian Negara akan dibahas oleh DPR RI.

Pasalnya, menambah jumlah kementerian maka harus merevisi UU Kementerian Negara, yang didalamnya mengatur jumlah kementerian paling banyak 34.

Dengan rincian, empat menteri koordinator, dan 30 menteri bidang. Adapun pembahasan RUU Kementerian Negara masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) jangka menengah.(*)