AyoBacaNews.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang belum tepat sasaran.
Menurutnya, hal ini terjadi karena proses penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum tuntas. Oleh karena itu, Marwan mendukung upaya percepatan dan perbaikan data yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI.
“Masih banyak hal yang didiskusikan terutama penanganan masyarakat miskin. Ada orang miskin tapi tidak dapat bantuan, ada orang kaya tapi dapat bantuan. Maka DTKS kita belum tuntas, kami ingin supaya ini bisa diselesaikan,” tegas Marwan kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin 15 Juli 2024.
Lebih lanjut, Marwan berharap penerima manfaat yang sudah tidak tergolong miskin dapat segera keluar dari DTKS agar penyaluran bansos dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami ingin mendorong Pemerintah mempercepat pengurangan masyarakat miskin. Yang pasti yang punya kemampuan untuk keluar (dari data kemiskinan), segera bisa dikeluarkan,” ujarnya.
Marwan menyoroti perlunya pengurangan jumlah penerima bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Saat ini, terdapat 10 juta keluarga penerima PKH dan 8 juta keluarga penerima BPNT.
Selanjutnya, Marwan mengusulkan agar setidaknya 1 juta keluarga yang sudah mampu keluar dari kemiskinan dapat dikeluarkan dari data penerima dalam satu periode, sehingga peluang bagi masyarakat lain yang membutuhkan bisa terbuka.
“Nanti pada tahap berikutnya, memang orang yang betul-betul tidak bisa menyelesaikan urusannya itu yang kita bantu. Kalau orang yang tidak bisa punya akses kepermodalan harus kita kasih,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.
Di sisi lain, Marwan juga terus mendorong Pemerintah untuk memaksimalkan anggaran sosial dalam upaya mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin mendorong Pemerintah mempercepat pengurangan masyarakat miskin. Yang pasti yang punya kemampuan untuk keluar (dari data kemiskinan), segera bisa dikeluarkan dengan intervensi satu, mengenai bantuan rumah, yang kedua bantuan permodalan karena anggaran sosial kita ini terlalu besar,” tuturnya.
Marwan menekankan bahwa masyarakat yang tergolong miskin tentunya ingin keluar dari kondisi tersebut, namun perlu uluran tangan bersama untuk dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.(*)