AyoBacaNews.com - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam upaya diplomatik yang aktif guna mengurangi ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Meutya menekankan bahwa eskalasi konflik di wilayah tersebut dapat membawa dampak yang merugikan bagi seluruh umat manusia, bahkan berpotensi menuju pada terjadinya Perang Dunia III.
Dalam keterangannya kepada media pada Jumat 19 Maret 2024,Meutya menyampaikan, "Saya meminta Pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan merugikan seluruh umat manusia."
Peringatan tersebut datang di tengah laporan dari kantor berita Iran, IRNA, yang menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Iran telah diaktifkan di beberapa provinsi negara tersebut. Meskipun demikian, televisi resmi pemerintah Iran mengkonfirmasi adanya ledakan besar di Provinsi Isfahan, tanpa adanya kerusakan pada fasilitas nuklir.
Pada Sabtu 13 April malam, situasi semakin memanas ketika Iran meluncurkan lebih dari 300 pesawat nirawak dan rudal ke arah Israel sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 1 April 2024.
Meutya juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik di Timur Tengah. Dia mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk memastikan keselamatan WNI di Palestina, Iran, dan wilayah lain yang terlibat dalam konflik.
"Saya meminta Kemlu juga untuk memitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yang tengah berkonflik dan sekitarnya, di Palestina, Iran, dan lain-lain," tegas politisi dari Fraksi Partai Golkar.
Di samping itu, Meutya mendorong Pemerintah Indonesia untuk meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi guna menghentikan semua serangan di kawasan tersebut, termasuk serangan Israel ke Gaza.
Terakhir, ia mengingatkan pentingnya peran Dewan Keamanan PBB dalam mencegah eskalasi konflik lebih lanjut di Timur Tengah. "Sejauh ini DK PBB telah gagal mengemban mandat menghentikan perang Israel-Hamas di Gaza serta perang Rusia-Ukraina. DK PBB perlu bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang akan timbul," pungkasnya.(*)
