AyoBacaNews.com, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut, berbagai permasalahan mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga penegakan kode etik dan hukum terhadap aparat keamanan jadi hal yang disorot rakyat.
Menurut Puan, masalah-masalah yang menjadi perhatian rakyat itu perlu segera ditindaklanjuti Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau komisi-komisi yang bermitra dengan lembaga-lembaga terkait.
Selain permasalahan program Makan Bergizi Gratis dan aparat keamanan, kata Puan, terdapat sejumlah hal lainnya yang disorot oleh rakyat.
"DPR RI dan pemerintah harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan, yang dihadapi rakyat," kata Puas menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa 21 Januari 2025.
Masalah lain yang disorot di antaranya, soal perizinan, penggunaan dan pengawasan senjata api oleh aparat, penanganan terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah.
Kemudian, soal stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.
Berikutnya, upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, penanganan kasus virus HMPV.
Lalu, soal penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah, penyelesaian seleksi pegawai honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Konflik pertanahan dan tata ruang, serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri.
Soal penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap WNI, yang bekerja di luar negeri, penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak.
Selanjutnya, rencana pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS.
Di lain sisi, kata Puas, DPR dan Pemerintah telah berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Badan Haji (BPIH) Tahun 2025.(*)
