AyoBacaNews.com - Hasil temuan KPID Jawa Barat selama tahun 2023 menunjukkan bahwa program siaran ramah anak masih menjadi topik dengan kasus pelanggaran paling tinggi dibandingkan dengan topik lainnya.
Sebanyak 50 pelanggaran mengenai program anak masih menjadi topik “jualan” melalui siaran lembaga penyiaran.
Temuan tersebut terdeskripsikan dari SPS Pasal 15 tentang perlindungan anak, klasifikasi remaja, dan perlindungan perempuan.
Idealnya, televisi menjadi sarana edukasi publik, begitupun dengan radio. Keduanya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja.
Sebagai provinsi yang memiliki lebih dari 49 juta penduduk dengan rata-rat 35 juta penduduknya menonton televisi dan mendengarkan radio, tentunya perlu diberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan kualitas tumbuh kembang anak.
Saat ini tidak cukup hanya satu media atau satu sarana saja. Sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk bersama-sama memastikan siaran yang ramah anak. Semua pihak terkait berperan penting untuk memastikan asupan informasi yang sehat dan mendidik untuk anak.
Memperoleh informasi yang layak adalah hak anak. Hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat dan Negara.
Hal tersebut sangat jelas diamanatkan dalam Konstitusi, UUD 1945, dan peraturan perundangan terkait lainnya.
Anak-anak harus terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, sehingga dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, sehat, cerdas dan berakhlak mulia.
Untuk lebih detail dan bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar) melakukan langkah nyata, akan diungkap dan diulas di acara roadshow Harsiarda 2024 pada 21 Mei 2024 di Ummi Sukabumi, Jawa Barat. (*)
